JAKARTA: Pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan kerja sama pemerintah daerah dan dukungan instansi lintas sektor terkait.Hal itu perlu dilakukan karena hingga kini masih banyak masalah di kawasan transmigrasi antara lain masalah lahan, fasilitas umum yang kurang lengkap, dan infrastruktur.Dukungan lintas sektoral itu seperti sinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian BUMN."Tanpa peran serta instansi terkait maka akan lebih sulit untuk menciptakan program transmigrasi yang berkualitas," ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar, Rabu (12/12/2012).Dia menjelaskan guna menyelesaikan masalah transmigrasi dan mengantisipasi timbulnya masalah baru di permukiman transmigrasi, Kemenakertrans terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.Muhaimin menjelaskan revitalisasi penyelenggaraan transmigrasi dalam menciptakan lapangan kerja dan kemandirian masyarakat, apalagi program itu sudah berjalan 62 tahun.Saat ini, terbentuknya pusat-pusat pemerintahan baru berupa 382 kecamatan dan 103 kabupaten/kota yang berasal dari kawasan permukiman transmigrasi.Bahkan, program transmigrasi membangun 1.183 permukiman transmigrasi menjadi desa definitif dan ada satu ibukota provinsi yang berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT Mamuju yang kini menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Barat."Yang membanggakan, transmigrasi turut mendukung ketahanan pangan nasional dengan kurang lebih 37% kawasan transmigrasi berkembang menjadi sentra produksi pangan," ungkap Muhaimin. (bas)(Foto:kominfo.go.id)