JAKARTA: Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Jaksa Agung Basrief Arief saling berbantahan soal siapa yang bertanggungjawab atas kasus penukaran tahanan (joki) yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, Jawa Timur.
Patrialis jelas-jelas menyalahkan kejaksaan, sedangkan Basrief menyanggahnya karena menganggap pihak lembaga pemasyarakatan (lapas) juga terlibat."Kalapas sudah melaksanakan tugas sebagaimana protap ada. Namun, tidak mungkin kalapas cek dan ricek ke pengadilan. Itu bukan urusan kita. Itu sepenuhnya urusan eksekutor, yaitu kejaksaan," kata Patrialis di Istana Presiden, hari ini.Di samping itu, lanjutnya, kasus joki itu bisa terjadi karena selama ini penyerahan tahanan tidak disertai fotonya, tetapi hanya riwayat hidup, seperti nama dan tempat serta tanggal lahir tahanan.Secara terpisah, Jaksa Agung mengatakan hasil pemeriksaan secara intensif ditemukan indikasi adanya keterlibatan banyak pihak, seperti pengacara, petugas pengawal tahanan, dan petugas lapas."Jadi ternyata di sana kalau Menkumham bilang salah kejaksaan, kami tidak setuju. Secara komprehensif kami melakukan pemeriksan bahwa ada keterlibatan [banyak pihak]," kata Basrief.Terkait dengan kasus itu, ungkapnya, dirinya sudah meminta besok sudah bisa diputuskan pemeriksaan. "Syukur-syukur kalau sore ini bisa selesai, sehingga besok saya sudah bisa mengambil keputusan," tuturnya.(yn)
