Rate asuransi properti tak akan diatur

JAKARTA: Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memastikan tidak akan melakukan pengaturan tarif (rate) bisnis asuransi properti, karena pasarnya yang masih terbatas.
Mochammad Subarkah | 28 Desember 2010 17:00 WIB

JAKARTA: Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memastikan tidak akan melakukan pengaturan tarif (rate) bisnis asuransi properti, karena pasarnya yang masih terbatas.

Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata mengatakan aktivitas bisnis asuransi properti sampai sekarang cenderung belum memasyarakat, atau belum dimanfaatkan secara luas oleh pemilik rumah individu (perseorangan).

Menurut dia, pasar bisnis asuransi properti cenderung masih sangat terbatas, atau baru dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu, khususnya pengusaha untuk menutup pertanggungan gedung atau bangunan yang bersifat komersial.

Hal itu seperti pertanggungan yang dilakukan terhadap hotel, apartemen dan sejenisnya, pabrik, dan perkantoran, di mana kondisi tersebut sangat berbeda terhadap bisnis asuransi kendaraan bermotor yang dilakukan pengaturan rate.

Kalau kendaraan bermotor pasarnya lebih pada masyarakat luas meski ada persentase kecil yang komersial. Untuk yang seperti itu dibutuhkan pengaturan dari regulator agar masyarakat tidak menjadi korban, tetapi untuk properti masih dominan komersial, sehingga tidak akan diatur, ujarnya, kemarin.

Isa menuturkan rendahnya tarif properti yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ini cenderung karena persaingan tidak sehat antara pelaku usaha, sehingga dinilai merupakan tanggung jawab industri.

Dalam hal ini, industri diminta untuk bisa mengendalikan dan mengatur bisnisnya sendiri, sekaligus meningkatkan disiplin terhadap prinsip-prinsip berasuransi yang benar, terutama dari sisi pengelolaan risiko (underwriting).

Dominasi penutupan bisnis properti yang dilakukan terhadap korporasi tersebut juga dinilai sebagai aktivitas bisnis yang dewasa, dengan setiap pihak terkait yang dapat melakukan negosiasi secara fair.

Meski kami ingin melindungi industri ini, kami tidak mau melindungi dengan membabi buta. Mereka adalah pihak-pihak yang bisa bernegoisasi. Itu lebih pada kesadaran pelaku usaha dalam berbisnis, terutama untuk mengatur diri sendiri dan disiplin terhadap prinsip-prinsip asuransi, jelasnya. (04)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top