Ketua Badan Pimpinan Daerah Gapensi Kaltim Mohammad Syahrun mengatakan proyeksi peningkatan belanja konstruksi tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan gedung dan infrastruktur pendukung.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat diikuti dengan permintaan kebutuhan jasa konstruksi akan mendorong belanja produk konstruksi seperti property dan perbaikan infrastruktur.
Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi daerah, tentunya permintaan produk konstruksi juga meningkat. Kami memperkirakan belanja konstruksi pada 2011 mencapai Rp7 triliun, katanya kepada Bisnis, hari ini.
Dia menambahkan peningkatan belanja konstruksi pada tahun depan juga didorong oleh naiknya alokasi anggaran APBD Kaltim untuk sektor infrastruktur menjadi Rp960 miliar, atau naik 12% dari realisasi anggaran infrastruktur 2010 sebesar Rp857 miliar.
Peningkatan anggaran tersebut, lanjut dia akan mampu mendongkrak relisasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air yang tentunya berdampak pada pertumbuhan sektor lain seperti industri manufaktur seperti semen dan baja.
Syahrun menuturkan dari keseluruhan belanja konstruksi tersebut sebagian besar direalisasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna mendukung kegiatan ekonomi seperti pendistribusian dan pemasaran hasil industri.
Penyelenggaraan konstruksi di Kaltim, sebagian besar untuk pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung perekonomian, baik akses daerah dan antardaerah, ujarnya.
Perbaikan infrastruktur di akses daerah di Kalimantan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dengan peningkatkan kapasitas jalan Trans Kalimantan yang merupakan bagian dari proyek pembangunan jalur ASEAN High Way atau akses ke perbatasan di Kalimantan Barat yang akan menjadi beranda depan Indonesia.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan peningkatan kapasitas tersebut dengan membangun ruas jalan trans-Kalimantan dari Aruk (Kalbar) hingga Nunukan (Kaltim) sepanjang 5.300 kilometer masih terputus di beberapa ruas seperti Kalbar dan Kalteng.
Dia menambahkan pembangunan ruas menuju Aruk tersebut menjadi prioritas pengembangan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2011 guna menjadikan wilayah perbatasan itu sebagai pintu utama atau beranda depan Indonesia dengan Serawak-negara bagian di Malaysia.
Sementara itu trans Borneo atau lintas selatan Kalimantan yang bermula dari Simanggaris (perbatasan Kaltim) hingga Entikong (perbatasan Kalimantan-Brunei) yang menghubungkan dengan Brunei Darusalam saat ini sudah fungsional dilalui.
Infrastruktur jalan perbatasan di lintas selatan Kalimantan yang merupakan kerjasama dengan pemerintah Brunei Darusalam itu telah selesai tahun ini dengan panjang mencapai 3.000 kilometer, dengan anggaran mencapai Rp2 triliun, ruas tersebut juga merupakan bagian dari ASEAN High Way.
Hermanto menuturkan selain mengembangkan ruans jalan trans Kalimantan, pihaknya juga akan merealisasikan jembatan Tayan untuk mengakomodir lalulintas masyarakat setempat yang selama ini masih dilayani dengan kapal ferry.
Secara nasional, proyeksi nilai belanja konstruksi pada 2011 mencapai Rp204 triliun atau meningkat 10% dibandingkan dengan realisasi tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp184 triliun menyusul target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% dan peningkatan anggraran di sektor pekerjaan umum.
Peningkatan itu didukung oleh tersebut didukung oleh peningkatan permintaan produk konstruksi sebagai realisasi proyek-proyek pemerintah yang apda 2011 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp57,2 triliun atau naik 56,7% dibandingkan dengan realisasi APBNP 2010 sebesar Rp36,5 triliun.
Data yang dihimpun Bisnis mencatat belanja konstruksi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya anggaran pemerintah di sektor pekerjaan umum. Pada 2008 anggaran untuk Kementerian PU mencapai Rp35,4 triliun, kemudian naik pada 2009 menjadi Rp35,9 triliun.
Selanjutnya pada 2010 anggarannya naik lagi menjadi Rp36,5 triliun dan pada 2011 Kementerian PU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp57,2 triliun.
Peningkatan anggaran untuk proyek-proyek pemerintah itu juga memberi kontribusi terhadap kenaikan belanja konstruksi yang pada 2008 mencapai Rp164,9 triliun, pada 2009 mencapai Rp170 triliun dan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp184 triliun.
