Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum meminta dukungan dari pemerintah dalam hal penggunaan teknologi informasi.
Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengemukakan pihaknya sedang menghadapi persoalan terkait penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
"[Teknologi] itu sudah kami gunakan sejak Pemilu sebelumnya. Tetapi, untuk Pemilu yang sekarang tantangan KPU makin besar, makin beragam, makin rumit terhadap proses ini. Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri," paparnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Menurut Arief, KPU tidak bisa bekerja sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang tersebut. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU terbatas sedangkan beban kerja petugas di bidang TI semakin banyak.
"Kami bekerja sama dan membicarakan dengan kementerian terkait dan itu sudah kami lakukan, untuk dibantu SDM dari kementerian terkait," jelasnya.
Selain SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki KPU juga disebut terbatas.
KPU mengaku sudah memiliki peta jalan yang membutuhkan anggaran hingga Rp35 miliar. Namun, pencairannya diakui sangat lambat dan berpotensi menghambat kinerja KPU ke depan.
"KPU sudah merancang untuk memenuhi sarana dan infrastrukturnya, tapi kan memerlukan anggaran untuk memenuhi itu. Bapak Presiden sudah memberikan komitmennya, proses ini akan dipercepat untuk memenuhi [kebutuhan KPU]," lanjut Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
