Bisnis.com, WASHINGTON—Para pejabat dari Partai Republik di Dewan Perwakilan Raktyat dan Senat AS mengusulkan agar tarif pajak perusahaan yang baru berkisar pada level 20%.
Dalam perundingan tertutup mengenai reformasi pajak AS pada Senin (17/7/2017) waktu setempat, para pejabat legislatif itu memandang tarif pajak perusahaan AS sebesar 15% yang dikampanyekan Presiden Donald Trump terlampau rendah.
Rendahnya tarif pajak tersebut diperkirakan akan memicu tumbuhnya defisit anggaran Paman Sam. Alhasil, kebijakan pemangkasan tarif pajak itu dinilai akan menjadi bumerang bagi perekonomian AS.
“Kita akan benar-benar membuatnya agar defisit anggaran tetap terjaga. Undang-undang ini akan bersifat permanen, sehingga kita harus benar-benar memerhitungkan dampaknya pada anggaran nasional di masa depan,” kata anggota Kongres AS dari Partai Republik Kevin Brady, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (18/7/2017).
Seperti diketahui, sejak Trump menduduki Gedung Putih selama enam bulan terakhir, rencana terkait kebijakan reformasi perpajakan AS tak kunjung terealisasikan. Partai Republik mengaku, mereka akan memanfaatkan posisinya mayoritasnya di Kongres AS.
Mereka bisa saja meloloskan undang-undang perpajakan yang baru tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Partai Demokrat. Namun partai tersebut ingin memastikan bahwa beleid perpajakan yang baru tersebut tidak akan menambah defisit angaran AS yang telah terjaga selama 10 tahun terakhir.
Pasalnya, apabila dikalkulasi, pemotongan pajak perusahaan dari tarif saat ini yakni 35% menjadi 15% akan menelan biaya dari anggaran pemerintah lebih dari US$2 triliun selama satu dekade. Nilai tersebut dianggap akan sebagai beban politik bagi Partai Republik,
“Saya pikir dana sebesar US$2 trliun untuk membiayai reformasi pajak akan sangat sulit untuk ‘dijual’ secara politis oleh Partai Republik,” kata Rohit Kumar yang merupakan mantan staf ahli Senator Partai Republik Mitch McConnel.
Adapun saat ini, para perumus beleid pajak AS yakni Brady, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Penasihat Ekonomi Gedung Putih Gary Cohn, Ketua DPR AS Paul Ryan, Pimpinan Senator Partai Republik Mitch McConnell dan Ketua Komite Keuangan Senat Orrin Hatch, masih belum menyetujui tarif pajak perusahaan baru
Mereka juga dikabarkan belum menyetujui peraturan pajak impor dari negara tertentu yang disebut sebagai salah satu bentuk proteksi perdagangan AS.
Mnuchin sendiri berjanji pemerintah akan segera merilis rencana pajaknya pada awal September. Rencana pajak itu akan diajukan kepada Kongres AS untuk memperoleh persetujuan yang ditargetkan akan dapat diraih pada akhir tahun ini.
Terpisah, Di tengah belum jelasnya mengenai kepastian kebijakan reformasi pajak Trump, Kongres AS sendiri tengah menyiapkan aturan baru guna mengantisipasi penghindaran pajak dari korporasi AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
