Kabar24.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program pemerataan ketimpangan sosial agar tidak terjadi kerusuhan masyarakat.
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Ahmad Syafii Maarif mengatakan peristiwa Mei 1998 bisa terjadi jika pemerintah tidak bekerja secara cepat.
"Saya sudah bicara dengan tiga konglomerat kelas hiu, enggak saya sebut nama. Saya bilang ini kalau ketimpangan dibiarkan begini, ngamuk rakyat nanti," kata Buya sapaan Syafii usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin (17/7/2017).
Dikatakan, Kepala Negara sudah mencabut banyak izin tanah yang dimiliki konglomerat. Selain itu, pelaku UKM juga harus didukung dan diberdayakan.
Menurutnya, konglomerat atau pengusaha juga harus digandeng untuk membina UKM di daerah setiap kabupaten dan kota. Diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bisa terwujud.
"[Ketimpangan] ini kan sisa masa lampau semua. Sejak zaman Soeharto dulu," ujarnya.
Baca Juga
