Elit KMP Nilai Jokowi Belum Pantas Jadi Presiden RI

Kabar24.com, JAKARTA - Elit Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum pantas menjadi orang nomor satu di Indonesia lantaran tidak memiliki keterampilan menyelesaikan masalah.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Abubakar Al-Habsyi mencontohkan sikap Jokowi terhadap pembatalan pelantikan calon Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG). Menurut dia, semua prosedur telah dilalui BG.

Harusnya, setelah hasil praperadilan keluar, Jokowi bisa langsung melantik BG. "Ini menunjukkan Jokowi memang belum kelasnya menjadi presiden," kata Abubakar Sabtu (14/3/2015).

Ia juga membandingkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menentukan hingga akhirnya BG batal dilantik dengan penetapan keabsahan dualisme kepemimpinan partai politik. "Ini karena ada kepentingan," ujarnya.

Abubakar menilai pemerintah, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, terlalu proaktif. Yasonna, kata dia, langsung mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan versi Romahurmuziy beberapa jam setelah bekas sekretaris jenderal itu dilantik dalam Munas Surabaya. Selain itu, Yasonna juga yang menyuruh kubu Agung Laksono (Ketua umum Partai Golkar Munas Ancol) untuk segera mengirimkan nama pengurusnya.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut pemerintah sebagai pemberi harapan palsu atau yang biasa disebut PHP. Contohnya, pemerintah memberikan keabsahan kepada PPP kubu Romahurmuziy.

Namun, saat disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, keputusan itu dianulir. "Yasonna ini hobi PHP. Romi dikasih (keputusan pengesahan), tapi saat di PTUN kalah," ujarnya.

Hendri mewanti-wanti kepada Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, andai keputusan Yasonna juga kalah di PTUN. "Yorrys hati-hati saja. Pemerintah sekarang suka ingkar janji," katanya.

Yorrys optimistis aduan kubu Aburizal ke PTUN akan ditolak karena pengesahan itu telah melalui mekanisme internal partai, yakni sidang Mahkamah Partai Golkar. "Prosedurnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik," ujar Yorrys.