Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggandeng Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk mengawal seluruh proyek agar tidak dikorupsi.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berpandangan bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Maka dari itu, Sherly mengatakan pihaknya sudah siap berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membuat pemerintahan provinsi yang transparan dan akuntabel.
"Kami juga ingin memastikan pemanfaatan APBD agar setiap rupiahnya bermanfaat dengan baik sesuai dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat bisa makin sejahtera," tuturnya di Gedung Kejagung, Kamis (12/6).
Dia menjelaskan bahwa nantinya setiap ada peraturan gubernur dan surat keputusan Gubernur Maluku Utara yang baru, bakal dikonsultasikan terlebih dulu dengan pihak kejaksaan, sebelum ditandatangani.
"Sehingga kami bisa mendapatkan legal opinion yang terbaik untuk memastikan Pemprov Maluku Utara selalu ada di dalam koridor hukum yang benar," katanya.
Tidak lupa, Sherly juga mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah menerima dirinya beserta jajaran pemprov Maluku Utara di Kantor Kejaksaan Agung pada hari ini Kamis 12 Juni 2025.
Baca Juga
"Kami mengucapkan terima kasih karena beliau tadi juga sudah memberikan arahan kepada kami," ujarnya
.JPG?w=300&h=221)
