Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dedi Mulyadi 'KDM' Vs KPAI Soal Kirim Siswa ke Barak Militer

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan KPAI berbeda pendapat tentang pengiriman siswa ke barak militer.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi/Istimewa
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi guna membahas program mendidik anak bermasalah di barak militer.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah menyebut pihaknya sudah mengirimkan surat sejak awal program itu dilakukan. Namun, hingga saat ini masih nihil balasan dari Dedi Mulyadi.

“Saya belum diterima surat saya. [kirim surat] ya sejak awal mulai program,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).

Dia menjelaskan, surat yang dikirimkan pihaknya ke Dedi Mulyadi berisikan hasil pengawasan KPAI terhadap program yang digulirkan sejak 2 Mei 2025 itu.

“Saya minta segera bertemu menyampaikan hasil pengawasan, kan ini berkelanjutan nih programnya. KPI sudah kerja nih dalam konteks bentuk-bentuk pertemuan, pengawasan dan lain sebagainya, ya sinkronkan dong,” jelas Ai.

Menurut Ai kalaupun program Dedi tersebut terus berlanjut, harus melibatkan prinsip pelindungan anak dalam setiap aspeknya.

“Kalau itu sudah berlanjut, saya kira semua orang setuju bahwa ini program, regulasi, pedoman, ataupun interaksi melibatkan anak-anak yang sesuai dengan unsur pelindungan anak, itu jauh lebih baik,” jelasnya.

Dedi Jawab KPAI

Sementara itu, Dedi memandang sebaiknya KPAI tidak hanya mengoreksi program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi turut mengambil langkah.

“KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (21/5/2025).

Dedi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper