Bisnis.com, JAKARTA - Sistem checks and balances adalah konsep dasar di banyak pemerintahan demokratis. Sistem ini dikembangkan untuk mencegah kelompok tertentu menghimpun kekuasaan absolut.
Checks and balances menciptakan sistem pengawasan timbal balik dan tanggung jawab bersama di antara berbagai kepentingan pemerintahan.
Mekanisme ini menumbuhkan keseimbangan, untuk memastikan setiap unit organisasi berfungsi secara efektif tanpa mendominasi satu dengan lainnya.
Salah satu kritik sistem ini dapat menyebabkan kebuntuan, yaitu keadaan di mana pemerintah menjadi terlalu seimbang sehingga sulit untuk mengambil kebijakan yang tegas dan cepat.
Ketika partai-partai politik terpecah secara merata atau ketika mereka memprioritaskan keberpihakan dibandingkan kompromi, berpotensi sulit untuk mengesahkan undang-undang. Beberapa kritikus berpendapat bahwa lembaga eksekutif telah memperoleh terlalu banyak kekuasaan, misalnya dalam urusan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, banyak pihak berpendapat bahwa perimbangan kekuasaan telah berpihak pada pemerintahan.
Pada intinya, sistem checks and balances dirancang untuk mencegah salah satu unit pemerintahan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan dan untuk membatasi kekuasaan guna melindungi terhadap pemusatan kekuasaan.
Baca Juga
Checks and balances mendorong terciptanya governansi yang adil dengan memastikan bahwa tidak ada satu pun otoritas pengambilan keputusan yang tidak diawasi. Hal ini membantu mencegah pengambilan keputusan yang sewenang-wenang.
Pengertian governansi bisa dimaknai sebagai rambu-rambu untuk mengarahkan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan secara berintegritas, salah satu bentuk rambu-rambu adalah mekanisme Checks and Balances.
Sebagai contoh penerapan model 4 lini di dalam mengoperasikan organisasi, seperti lini pertama berperan sebagai unit operasional, lini kedua berfungsi sebagai unit pengkaji, unit ketiga berfungsi sebagai pengendalian internal serta unit keempat sebagai unit pencegahan korupsi termasuk fungsi Whistleblowing System (sistem peniup peluit).
Dalam contoh sederhana, Mohammad Yunus dari Grameen Bank mendistribusikan pinjaman kepada sepuluh orang ibu-ibu dengan arahan jika salah satu dari mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman kesepuluh ibu-ibu secara bersama-sama menanggung renteng.
Dengan demikian secara tidak langsung mereka saling mengontrol di antara mereka, agar masing-masing berkemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Grameen Bank telah menerapkan sistem GRC terintegrasi dalam konsep paling sederhana namun efektif dalam mengendalikan bisnis pinjaman.
Dalam menjalankan fungsi negara, secara umum ada fungsi legislatif (pembuat peraturan perundangan undangan), fungsi eksekutif sebagai unit organisasi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta dilengkapi dengan fungsi yudikatif atau fungsi penegakan aturan.
Fungsi fungsi itu saling melengkapi dan saling mengontrol satu dengan lainnya, sehingga bisa fokus dalam menjalankan fungsi masing-masing. Pemerintahan Daerah mendorong kolaborasi dan kompromi dalam menghasilkan undang-undang dan kebijakan yang seimbang.
Transparansi yang melekat dalam sistem checks and balances dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali yang berlebihan, mereka cenderung memiliki kepercayaan yang kuat terhadap struktur pemerintahan (Paul Boyce, 2023).
Checks and balances memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Checks and balances memainkan dua peran kunci, pertama membatasi kekuasaan mayoritas untuk bertindak tanpa memperhatikan pandangan atau kepentingan pihak lain. Memastikan perspektif para pihak minoritas dalam isu tertentu terwakili—misalnya, dengan menjamin bahwa suara oposisi terwakili dan didengar dalam proses pembuatan undang-undang. Kedua, yang lebih praktis, dipastikan bahwa kebijakan tersebut benar dan teruji serta perilaku terawasi.
Secara umum masalah yang sering kita hadapi adalah etik (benar salah, boleh tidak boleh), governansi (rambu-rambu dalam mengelola kegiatan), serta penegakkan hukum seperti menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.
Terdapat kelemahan yang terkait dengan checks and balances ketika menjadi terlalu kuat. Karena hal ini mempersulit tindakan sepihak dan memungkinkan lebih banyak aktor melakukannya, checks and balances yang kuat dapat meningkatkan risiko kemacetan. Saat merancang checks and balances, potensi risiko mungkin saja terjadi karena itu perlu dicari jalan tengahnya.
Di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi, para pemimpin melemahkan pengawasan terhadap kekuasaan mereka —umumnya dengan alasan perlunya tindakan tegas Pemerintah.
Hal ini dapat terjadi secara bertahap, dan mengambil bentuk yang lebih halus Di Hongaria, misalnya, pemerintahan Viktor Orbán memberlakukan reformasi konstitusi yang membatasi kekuasaan pengadilan dan meningkatkan kontrol negara terhadap regulasi pemilu dan media.
Tidak ada sistem checks and balances yang absolut, namun ada beberapa lembaga yang dapat beroperasi di tingkat wilayah sebagai checks and balances pada level eksekutif.
Di Inggris House of Commons mempunyai kekuasaan untuk memberikan atau menarik kepercayaan pada pemerintah. Selain itu. Parlemen mempunyai peran penting dalam meneliti dan menyetujui undang-undang baru.
Pengujian oleh parlemen terhadap usulan undang-undang dan kebijakan eksekutif dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan menegakkan akuntabilitas. Pengawasan dapat mengidentifikasi kesalahan atau kelalaian dalam kebijakan sebelum diselesaikan.
House of Commons biasanya dapat mengandalkan partainya guna memperoleh dukungan. Namun penting bagi Pemerintah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, misalnya, menetapkan jadwal rancangan undang-undang sesuai jadual atau menggunakan mekanisme parlemen yang membatasi pengawasan.
