Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatra tahun anggaran (TA) 2018-2020 yang kasusnya kini telag resmi naik ke tahap penyidikan.
Hutama Karya menyampaikan bahwa penyidikan kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berkaitan dengan transaksi pembelian lahan (land bank) di Bakauheni dan Kalianda pada 2018-2020.
"Penyidikan yang dilakukan oleh KPK adalah terhadap transaksi pembelian lahan di Bakauheni dan Kalianda pada 2018–2020 yang melibatkan mantan pejabat Hutama Karya dan pihak PT Sanitarino Tangsel Jaya di mana status saat ini telah ditetapkan tiga tersangka tersebut," ujar EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo melalui siaran pers, Rabu (13/3/2024).
Untuk itu, BUMN karya tersebut menyatakan bakal menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga menyatakan bakal bersikap kooperatif serta transparan dalam proses penyidikan itu.
"Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya," ujar Tjahjo dalam rilisnya.
Sebelumnya, KPK menyebut telah menetapkan lebih dari dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera oleh PT Hutama Karya (Persero) 2018-2020.
Baca Juga
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, di antaranya merupakan pihak dari Hutama Karya.
"Saat ini pengumpulan alat bukti terus dilakukan sebagai kelengkapan dari bukti permulaan yang sudah KPK miliki sehingga menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka lebih dari dua orang dari PT HK," ujar Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Di sisi lain, KPK menduga adanya indikasi kerugian keuangan negara senilai belasan miliar rupiah. Nilai kerugian keuangan negara itu pun berpotensi didalami lebih jauh sejalan dengan proses penyidikan.
Oleh sebab itu, lembaga antirasuah pun menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung besaran pasti dari kerugian tersebut.
Sejalan dengan proses penyidikan, KPK pun telah mengajukan tiga orang ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk dicegah bepergian ke luar negeri.
Dari tiga orang tersebut, dua berasal dari internal Hutama Karya dan satu orang swasta. Pencegahan itu dilakukan agar proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti berjalan efektif.
Adapun pengajuan cegah tersebut merupakan untuk enam bulan pertama dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan permintaan tim penyidik.
Untuk itu, terang Ali, pihak KPK mengingatkan para pihak dimaksud agar dapat selalu hadir dalam setiap proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu dari pihak yang dicegah merupakan mantan Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo. Bintang dicopot dari jabatannya pada 2020 lalu.
Selain Bintang, pegawai Hutama Karya bernama M Rizal Sutjipto dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen turut dicegah oleh KPK.
"Paparan lengkap perkaranya termasuk para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka akan kami umumkan saat proses pengumpulan alat bukti ini telah tercukupi," terangnya.
