Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas turut merespons komentar warganet terkait dengan rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara.
Dia mengatakan bahwa rumah dinas yang mengusung konsep open space dengan luas bangunan 580 meter persegi dengan lahan seluas 1.000 meter persegi itu tidak semewah seperti perbincangan yang ramai disampaikan oleh warganet.
“Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang lebih kecil dibanding rumah menteri yang di Jakarta, lebih kecil, justru lebih kecil tanahnya, bangunannya juga lebih kecil dibanding yang sekarang,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2024).
Menurutnya, pembangunan rumah menteri yang menelan biaya sebesar Rp519,06 miliar itu pun lebih sederhana apabila dibandingkan dengan kawasan perumahan menteri di Widya Chandra, Jakarta.
“Saya enggak ngomong mewah apa enggak, tetapi ukuran rumah menteri yang sekarang di IKN lebih kecil dibanding ukuran rumah menteri yang sekarang di Jakarta,” pungkas Azwar.
Sekadar informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan 36 rumah tapak untuk jabatan menteri (RTJM) akan rampung Juli 2024.
Baca Juga
Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan saat ini progres RTJM telah mencapai lebih dari 70%.
"Rumah tapak jabatan menteri sudah di atas 70% hampir 80%, terakhir sih 74%," jelas Danis ditemui di sela-sela agenda Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2024 di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Lebih terperinci Danis menuturkan, saat ini pihaknya telah merampungkan 2 rumah tapak jabatan menteri sebagai mock up atau model desain rumah menteri yang telah rampung sepenuhnya.
Adapun, 34 rumah menteri sisanya dipastikan bakal rampung pada Juli 2024. Sehingga, 36 rumah menteri optimistis dapat mulai dioperasikan pada pertengahan tahun mendatang.
Pasalnya, dia menyebut rata-rata progres proyek di IKN dalam 1 minggu meningkat 2% hingga 3%. Dengan demikian, Danis optimis konstruksi rumah tapak jabatan menteri dapat mulai dilakukan commisioning pada Juni 2024 dan siap ditinggali oleh para Menteri yang hendak pindah ke IKN pada Juli 2024.
