Bisnis.com, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak ambil pusing jika ada parpol yang menolak bergabung ke koalisi pemerintahan selanjutnya.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris TKN Nusron Wahid untuk menanggapi berbagai pertemuan elite politik tanah air yang terjadi setelah hari-H pemungutan suara Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024) lalu.
“Ini adalah momen komunikasi untuk bersanding, mana yang bisa diajak sanding yuk kita sanding bersama, mana yang enggak mau bersanding ya sudah sana di luar. Itu politik,” katanya di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (22/2/2024).
Menurutnya, pertemuan dan silaturahmi politik elite parpol pasca-penyelenggaraan pemilu merupakan hal biasa. Malahan, sambungnya, hal itu merupakan wujud upaya membangun pemerintahan ke depannya.
“Ini memang saatnya berpikir seperti itu. Tapi namanya orang diajak bersanding, yang diajak itu ya ikut aturan main yang mengajak, jangan yang diajak itu menentukan aturan main yang mengajak. Wong kamu kan diundang masuk ke rumah sini, masa diundang mau mengatur rumah kita, ya enggak bisa, dong. Jadi kira-kira begitu,” lanjut politisi Partai Golkar ini.
Sebelumnya, seruan untuk menolak masuk koalisi pemerintahan dan menjadi oposisi pertama kalinya disampaikan oleh PDI Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto telah menegaskan partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, demi menjalankan tugas oposisi yakni check and balance.
Hasto mengatakan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam siaran resminya, Kamis (15/2/2024).
