Bisnis.com, JAKARTA – Istana merespons dingin suara moral yang dilontarkan oleh para akademisi dari sejumlah kampus yang ingin presiden bersikap netral dan menjaga proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya, menyebut bahwa setiap kritik dan sikap yang disampaikan merupakan hak demokrasi yang harus dihargai.
“Itu hak demokrasi yang harus kita hargai,” kata Jokowi dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/2/2024).
Pada kesempatan yang lain Jokowi juga menyampaikan hal yang sama. Dia mempersilakan bagi setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.
“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.
Akan tetapi, belum juga kritik itu hilang dari ingatan publik, Jokowi justru tampil bersama dengan putra bungsungya Kaesang Pangarep di Bandung, Jawa Barat. Kaesang tampak mengenakan simbol dan embel-embel Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang merupakan Ketua Umum PSI.
Baca Juga
Jokowi membantah bahwa pertemuan itu terkait dengan kampanye Pemilu 2024. "Enggak tahu, saya diundang, saya diundang, saya datang minum teh."
Di sisi lain, Koordinator Staf Ahli Istana Ari Dwipayana mengungkapkan bahwa kritik dari akademisi dari sejumlah pelosok tanah air tersebut merupakan bagian dari strategi politik partisan. "Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang wajar. Apalagi dengan strategi politik partisan untuk kepentingan elektroal."
Kritik Para Akademisi
Untuk diketahui, para akademisi di sejumlah universitas baik negeri maupun swasta mulai menyuarakan gugatannya terhadap kondisi politik terakhir. Gugatan itu dimulai dengan munculnya 'Petisi Bulaksumur' yang ditandatangani oleh para guru besar UGM.
Petisi itu meminta kepada Jokowi untuk kembali kepada jalur demokrasi. Tak hanya menyampaikan petisi, para guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) juga membacakan puisi berujul: Wahai Penguasa Kami Lapar!
Setelah UGM, gugatan juga disampaikan oleh civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.
Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).
Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.
Gugatan-gugatan dari kampus terus muncul para guru besar di Universitas Indonesia mengajukan gugatan yang sama, kemudian Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hingga dosen-dosen dan pengajar di Sumatra Barat.
