Bisnis.com, JAKARTA -- Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) PM Laksono, menjadi salah satu panelis Debat Kelima Pilpres 2024.
Akademisi UGM itu adalah salah satu merupakan tokoh yang menandatangani Petisi Bulaksumur, yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PM Laksono menjadi satu dari 12 nama yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panelis Debat Kelima, yang akan digelar akhir pekan ini, Minggu (4/2/2024). Debat terakhir jelang pemungutan suara 14 Februari itu yakni kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi.
PROFIL PM LAKSONO
Nama Prof. PM Laksono juga berada di deretan sejumlah akademisi atau sivitas akademika UGM seperti Guru Besar Fakultas Psikologi Prof. Koentjoro, yang menandatangani dan menyampaikan Petisi Bulaksumur.
Petisi itu merupakan ungkapan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan akhir masa jabatannya.
Sebelum menjadi Guru Besar Antropologi UGM, pria kelahiran Yogyakarta 6 April 1953 itu menempuh program Sarjana Muda Antropologi UGM (1972-1975) dan Sarjana di Universitas Indonesia (1978-1980). Dia juga mendapatkan gelar Master dari Antropologi UI setelah mengikuti kuliah di Universiteit Leiden, Belanda pada 1981-1983.
Baca Juga
Sementara itu, gelar doctor of philosophy atau Ph.D. yang didapatkannya itu didapatkan setelah mengenyam pendidikan di Cornell University pada 1990. Setelah itu, PM Laksono pernah malang melintang mengajar di Universitas Cendrawasih, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
Pada 2005 hingga 2006, dia memperoleh Scholar in Residence Award dari Fulbright Amerika Serikat (AS) untuk mengajar Antropologi Politik dan Antropologi Agama di Lafayette College, Easton, Pennsylvania, AS.
Selain sebagai pengajar, dia juga memiliki beberapa pengalaman kerja sebagai Wakil Dikrektur di Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM sekaligus sebagai Kepala Unit Bahasa dan Budaya di dalamnya.
Kemudian, PM Laksono pernah juga menjabat sebagai Koordinator program beasiswa Intercultural Studies pada lembaga yang sama.
Beberapa kajian studinya meliputi perubahan sosial dan kebudayaan, NGO/CSO, masyarakat di wilayah Timur Indonesia, ekologi manusia, pertambangan dan gender, antropologi visual, serta studi Asia Tenggara.
Di luar aktivitasnya sebagai staf pengajar dan peneliti, PM Laksono juga menjadi anggota Koninkelijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkundig serta menjabat sebagai Dewan Penasehat Asosiasi Antropologi Indonesia.
Adapun kemarin PM Laksono ikut menandatangani dan menyampaikan Petisi Bulaksumur bersama sejumlah sivitas akademika UGM lain. Menurut petisi tersebut, terdapat penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 lulusa Fakultas Ilmu Kehutanan UGM itu.
"Setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial,” demikian kutipan salinan petisi yang diterima Bisnis, Rabu (31/1/2024).
Petisi tersebut menyebutkan beberapa kasus yang menjadi catatan, antara lain pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, hingga pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik yang dinilai kontradiktif.
