Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menekankan pentingnya menetapkan tolak ukur dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dengan begitu, bersama pasangan calon presiden Ganjar Pranowo, Mahfud memastikan SDA yang ada benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dan berpihak pada rakyat.
Menurut Mahfud, ada empat tolak ukur dalam pengelolaan SDA. Empat hal tersebut, yakni memihak rakyat, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur.
Pernyataan tersebut bukan hanya teori tanpa bukti. Mahfud pernah menggunakan empat tolak ukur tersebut. Tepatnya saat dia masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud MD mengeklaim bahwa MK di masa kepemimpinannya, pernah membuat putusan terkait sumber daya alam yang berpihak kepada rakyat.
"Pada 16 Juni 2011, sebagai ketua MK saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan. Saya membuat vonis pada 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat," ungkap dia, dalam debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1).
"Itu ukurannya ada empat. Satu, memihak rakyat. Dua, pemerataan. Tiga, partisipasi masyarakat. Dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur kita," imbuh Mahfud.
Dia menegaskan, pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal menggunakan empat tolak ukur tersebut. Dengan demikian, hak-hak masyarakat kecil dapat terlindungi.
"Kami akan gunakan 4 tolak ukur itu, tapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini. Untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita, maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya nelayan sejahtera," jelasnya.
Putusan yang disinggung Mahfud merupakan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Risalah sidang halaman 21 mencatat, hakim anggota Ahmad Fadlil Sumadi menyebutkan bahwa Mahkamah perlu menilai pemberian HP3 (hak pengusahaan perairan pesisir) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ada empat tolak ukur yang dipergunakan, yakni kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Mahfud MD menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan SDA yang melimpah. Sayangnya, masih terdapat ketidakberpihakan terhadap rakyat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA.
Menurut dia, ketahanan pangan tak kunjung tercapai meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam sangat kaya. Di sisi lain jumlah petani kian sedikit dan lahan pertanian terus menyusut.
"Sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah," jelas dia.
Menko Polhukam itu pun menyoroti kondisi laut yang kaya akan sumber daya. Tak hanya itu, Indonesia harus berhadapan dengan kondisi udara yang tercemar dan merugikan kesehatan masyarakat.
Ganjar-Mahfud berpandangan pemerintah belum melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah malah membangun proyek food estate yang terbukti gagal dan merugikan masyarakat.
"Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, rugi dong kita," tandas dia.
