Bisnis.com, JAKARTA -- Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum alias KPU. Mereka juga telah menyampaikan visi misinya masing-masing sebagai modal bagi rakyat untuk menilai calon yang akan bertanding dalam kontestasi Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.
Salah satu visi misi yang disampaikan terkait dengan penegakan hukum. Hukum telah menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Apalagi, banyak yang menilai kondisi hukum di Indonesia masih jauh dari ekspektasi. Menariknya, dalam paparan visi misinya ada sejumlah catatan penting dari paslon terkait penegakan hukum.
Sekadar informasi bahwa hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama 3-9 Agustus 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 56,7 persen responden menganggap bahwa penindakan hukum di Indonesia masih sangat buruk hingga sedang-sedang saja. Sedangkan yang menyatakan baik hingga sangat baik hanya sebanyak 40,3 persen.
Aksi penegakan hukum yang belum memuaskan ini mendapat tanggapan dari berbagai macam pihak. Calon presiden alias capres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan, misalnya merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia tajam ke lawan dan tumpul ke kawan. Sementara itu, cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD, juga berulangkali mengungkapkan tentang penegakan hukum di Indonesia yang telah rusak. Banyak aparat hukum bermasalah.
Capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, pernah menyinggung mengenai jual beli hukum di lembaga peradilan.
Adapun pekerjaan paling besar masing-masing capres dan cawapres di bidang hukum adalah pemberantasan korupsi. Data Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi Indonesia satagnan. Indeks persepsi korupsi adalah sebuah penilaian indikator korupsi suatu negara yang dilakukan oleh Transparency International.
Baca Juga
Semakin tinggi skor CPI, makin tinggi pula komitmen negara untuk memberantas korupsi dan menciptakan good governance. Sementara semakin rendah skor CPI, maka dipastikan komitmen untuk mewujudkan good governance, termasuk dalam pemberantasan korupsi, patut dipertanyakan. Skor CPI Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 34/100 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya yakni 38/100.
Lantas apa visi misi ketiga capres-cawapres di bidang penegakan hukum?
Anies dan Cak Imin
Korupsi dan demokrasi menjadi salah satu poin dalam visi misi paslon ini. Menariknya, bahasa yang digunakan Anies-Cak Imin dalam visi misinya adalah memulihkan kualitas demokrasi, menegakan hukum dan hak asasi manusia, memberantas korupsi tanpa pandang bulu, hingga menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
Misi Anies-Cak Imin tentang demokrasi dan pemberantasan korupsi termuat dalam agenda ke 8 yang terdiri dari enam poin. Pertama, sistem hukum yang adil dan mengayomi, penekanan paslon ini antara lain menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik.
Kedua, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang salah satunya menekankan tentang peningkatan indeks persepsi korupsi dan mengupayakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketiga, birokrasi yang profesional dan melayani. Keempat, misi untuk memparipurnakan otonomi daerah dengan memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur potensinya.
Kelima, Anies dan Cak Imin juga memiliki misi tentang lembaga Polri. Salah satu fokusnya adalah memberantas judi online, pinjaman online ilegal, narkoba, hingga kejahatan lain yang merusak generasi muda. Keenam, demokrasi dan kedaulatan rakyat, Anies dan Cak Imin memasukkan materi tentang netralitas penyelenggara Pemilu.
Ganjar-Mahfud MD
Sama dengan Anies dan Cak Imin, Ganjar-Mahfud MD juga memiliki konsentrasi untuk membenahi teta kelola hukum di Indonesia. Secara umum, Ganjar memiliki enam misi di bidang hukum. Pertama, membasmi korupsi Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.
Kedua, Keadilan Restoratif dengan empercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan. Ketiga, Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM Memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Keempat, Pelanggaran HAM Diselesaikan. Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara. Kelima, Legislasi Partisipatif
dengan partisipasi dan gagas pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
Keenam, Aparat Penegak Hukum Sejahtera dan Profesional. Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja.
Prabowo-Gibran
Di bidang hukum, sinergitas aparat penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan korupsi menjadi isu utama. Prabowo dan Gibran juga menjadikan KPK sebagai center of excellence pemberantasan korupsi.
Di bidang pemberantasan korupsi paslon yang didukung mayoritas partai pemerintah ini juga memastikan untuk tidak mengintervensi proses hukum di aparat penegak hukum, memperkuat edukasi tentang pemberantasan korupsi, pembertantasan korupsi di sektor-sektor yang terkait hajat hidup orang banyak.
Pasangan Prabowo Gibran juga memastikan akan melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan berintegritas serta berupaya untuk menegakan supremasi hukum tanpa diskriminasi.
Prabowo Gibran juga menjamin bahwa proses penanganan masalah hukum akan dilakukan secara profesional dan mencegah hukum menjadi alat untuk kekuasaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
