Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk komisi independen untuk menyelidiki serangan Israel ke Palestina.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pertemuan darurat Sidang Majelis Umum (SMU) PBB tentang aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina di New York pada Kamis (26/10/2023) waktu setempat.
Sebelumnya, dirinya juga mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melakukan hal serupa guna menghentikan kekerasan di Gaza.
“Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat SMU PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun, tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit,” katanya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/10/2023).
Menurutnya, dia berbicara tidak hanya atas nama seorang menlu, tapi juga atas nama seorang perempuan, seorang ibu dan seorang nenek. Dia meminta negara anggota PBB untuk menggunakan hati demi membela keadilan dan kemanusiaan.
Retno mengatakan, dunia seolah menolak melihat kenyataan terjadinya petaka di Gaza. Padahal, sampai hari ini serangan dan pembantaian di Gaza masih terus berlanjut.
Baca Juga
Di tengah bencana ini, dia menyayangkan DK PBB yang gagal mengambil langkah yang diperlukan. Itu sebabnya, Retno menuntut SMU PBB harus membuktikan bahwa PBB menjunjung tinggi martabat dan nyawa manusia.
“Kehadiran saya di sini adalah untuk membela kemanusiaan. Indonesia mengutuk sekerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza. Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional,” lanjutnya.
Selain itu, dia menyebut terdapat tiga plus satu langkah konkret yang mendesak dilakukan. Pertama adalah menghentikan agresi Israel untuk mencegah terus berjatuhannya korban sipil, salah satunya dengan gencatan senjata dan mencegah kembali terjadinya saling serang.
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza,” paparnya.
Kedua, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Indonesia mendesak SMU PBB dan Badan-Badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Ketiga, menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Seruan Israel untuk pergi dari Gaza utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar dan air dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman,” kata Retno.
Sementara itu, plus satu yang dimaksud adalah mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Dia menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi, dan mendesak proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali.
