Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PM Armenia Diminta Mundur Usai Sepakati Gencatan Senjata di Nagorno-Karabakh

Pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan setelah gencatan senjata di Nagorno-Karabakh.
Warga Amerika keturunan Armenia berdemonstrasi menentang blokade Azerbaijan di wilayah pemisahan Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Republik Artsakh, di Dag Hammarskjold Plaza, dekat markas besar PBB di New York City, AS, 19 September 2023. REUTERS/Bing Gua
Warga Amerika keturunan Armenia berdemonstrasi menentang blokade Azerbaijan di wilayah pemisahan Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Republik Artsakh, di Dag Hammarskjold Plaza, dekat markas besar PBB di New York City, AS, 19 September 2023. REUTERS/Bing Gua

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengunjuk rasa berkumpul di Republic Square, di jantung Kota Yerevan, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Nikol Pashinyan, Rabu (20/9/2023). 

Pashinyan memimpin kekalahan dari Azerbaijan dalam perang 2020 dan  runtuhnya otoritas Armenia di Nagorno-Karabakh karena gencatan senjata. 

Politisi oposisi menyampaikan pidato dari panggung mengecam Pashinyan, yang mengambil alih kekuasaan dalam revolusi 2018. Sementara, beberapa pengunjuk rasa melemparkan botol dan batu ke kantornya dan bentrok dengan petugas kepolisian.

Politisi oposisi Armenia Avetik Chalabyan mengatakan Rusia cuci tangan di Artsakh dan pihak berwenang juga telah meninggalkan Artsakh. 

“Musuh ada di depan kita. Kita harus mengubah otoritas untuk mengubah kebijakan nasional,” katanya, seperti dilansir dari Aljazeera, Kamis (21/9/2023). 

Anggota parlemen Armenia Ishkhan Saghatelyan meminta kekuatan oposisi di parlemen untuk meluncurkan prosedur pemakzulan terhadap perdana menteri di negaranya. 

Sementara itu, Azerbaijan mengumumkan telah menghentikan serangannya setelah pasukan separatis Armenia di Nagorno-Karabakh menyetujui gencatan senjata dengan ketentuan wilayah tersebut akan kembali di bawah kendali Baku, pada Rabu (20/9/2023). 

Azerbaijan menginginkan proses reintegrasi yang lancar bagi warga Armenia di Karabakh dan membantah tuduhan ingin membersihkan etnis di wilayah tersebut.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pun menegaskan bahwa negaranya memulihkan kedaulatannya dengan melancarkan serangan terhadap separatis di wilayahnya dan mengisyaratkan kemungkinan perjanjian perdamaian pada masa depan dengan Armenia.

“Unit ilegal Armenia telah memulai proses penarikan diri. Mereka menerima persyaratan kami dan mulai menyerahkan senjata mereka,” kata Aliyev dalam pidato yang disiarkan televisi.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembicaraan mengenai reintegrasi wilayah yang memisahkan diri ke seluruh Azerbaijan di Kota Yevlakh, pada Kamis (21/9/2023). 

Aliyev mengatakan pemerintah Armenia secara mengejutkan telah menunjukkan sisi politisnya dengan menyetujui ketentuan gencatan senjata.

“Kami menghargai ini perkembangan yang terjadi kemarin dan hari ini, akan berdampak positif pada proses perdamaian antara Azerbaijan dan Armenia,” ujarnya. 

Sementara itu, Rusia selama ini telah menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Karabakh sejak akhir perang 2020.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pihaknya mengharapkan penyelesaian konflik yang damai, tanpa menyebutkan perjanjian gencatan senjata.

“Kami berhubungan erat dengan semua pihak yang berkonflik dengan pihak berwenang di Yerevan, dengan pihak berwenang [separatis Karabakh] di Stepanakert dan di Baku,” kata Putin. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Erta Darwati
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper