Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2024 dan Nota Keuangan terakhir untuk 10 tahun masa pemerintahannya, Rabu (16/8/2023).
Presiden pun belum secara terperinci menyampaikan apa saja yang akan menjadi fokus pemerintah di tahun terakhir rezim kekuasaannya. Namun demikian, tentu berbagai perubahan bisa jadi terjadi apalagi setelah Indonesia resmi keluar dari status kedaruratan pandemi Covid-19.
Jika berkaca pada postur APBN tahun lalu, pemerintah terbilang masih fokus pada isu kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas SDM.
Pada pidatonya di DPR setahun yang lalu, Presiden Jokowi memaparkan bahwa belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan di antaranya untuk melanjutkan penanganan pandemi.
Namun demikian, seperti diketahui kini Indonesia telah resmi memasuki periode endemi. Kebijakan penanganan kesehatan Covid-19 pun berubah.
Baca Juga
Selain penanganan Covid-19, pemerintah turut memfokuskan APBN 2023 pada reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur, anggaran kesehatan tercatat lebih kecil pada tahun lalu. Tercatat anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di 2023 yakni Rp392,0 triliun.
Anggaran itu diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.
Namun demikian, anggaran infrastruktur itu masih lebih kecil jika dibandingkan dengan pos anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun.
Seperti diketahui, pemerintah juga turut mendorong upaya investasi dari pihak swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), guna mengurangi ketergantungan sepenuhnya terhadap keuangan negara.
Adapun anggaran perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah guna membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepatsasaran dan berbasistarget penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, anggaran di sisi sosial dan kesehatan pada pemerintahan Jokowi tahun ini terbesar justru dialokasikan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Presiden dan Menteri Keuangan menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun.
"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," ujar Jokowi, dikutip dari pidatonya tahun lalu di DPR, Agustus 2023.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, lanjut Jokowi, ditekankan pada lima hal yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.
Selanjutnya, pemerintah juga disebut berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
Guna memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan SDM itu, pemerintah memasang target pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan teranyar, kondisi APBN hingga Juli 2023 dinilai cukup baik dengan torehan pendapatan negara mencapai Rp1.614,8 triliun, tumbuh 4,1 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Adapun, kinerja penerimaan negara tersebut telah mencapai 65,6 persen dari target APBN 2023.
Sementara itu, belanja negara telah terbelanjakan sebesar Rp1.461,2 triliun atau 47,7 persen dari target APBN tahun ini, tumbuh 1,2 persen (yoy).
Melihati sisi keseimbangan primer tercatat surplus berada pada posisi Rp394,5 triliun, naik tipis dari capaian Juni 2023 yang sebesar Rp368,2 triliun.
