Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada penyelesaian kasus perdagangan manusia.
Dia mengatakan bahwa pemerintah telah menangani lebih dari 2.800 kasus warga Indonesia yang menjadi mangsa penipuan di negara-negara tetangga, dan hampir 40 persen di antaranya adalah korban perdagangan manusia.
Menlu RI yang berada dalam Forum Pemerintah dan Bisnis Bali Process (GABF) menekankan tiga bidang yang menjadi fokus untuk memberantas kasus perdagangan manusia.
Menurutnya, yang pertama yaitu perlunya untuk mendorong standar uji tuntas terhadap bisnis dan hak asasi manusia (HAM).
"Para pelaku perdagangan manusia tidak pernah berhenti menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan keuntungan. Tanggapan kita juga harus inovatif," katanya secara resmi dalam GABF pada Kamis (10/8/2023).
Dia mengatakan bahwa komunitas bisnis dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan standard uji tuntas untuk menegakkan perekrutan dan pengupahan yang adil, transparan, dan beretika, serta memastikan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para pekerjanya.
Baca Juga
"Perusahaan dapat secara sukarela melaporkan langkah-langkah yang mereka ambil untuk memerangi perdagangan manusia dan perbudakan, termasuk mengedukasi para pekerjanya tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut," ujarnya.
Lalu, yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia. Menurutnya, teknologi harus menjadi sekutu, bukan musuh, dan perusahaan dapat mendukung penegakan hukum dalam mengakses platform teknologi.
"Mereka juga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan secara online dengan mengembangkan platform e-learning untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan, serta meningkatkan kesadaran di media sosial tentang masalah ini," tambahnya.
Dia menekankan bahwa langkah-langkah itu dapat membantu mencegah pekerja di wilayah tersebut menjadi korban perdagangan orang.
Selanjutnya, ketiga, perlunya mendukung kerja sama regional melawan perdagangan orang. Dia menekankan bahwa perdagangan manusia menjadi masalah regional.
"Perdagangan manusia adalah masalah regional, seperti yang juga disebutkan oleh Menteri Penny Wong. Oleh karena itu, diperlukan respon regional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan," ucapnya.
Sementara itu, Menlu RI menekankan bahwa GABF harus terus berfungsi sebagai jaringan fundamental di antara bisnis untuk mengatasi perdagangan manusia.
