Bisnis.com, JAKARTA – Bakal Calon Presiden (Bacaleg) Anies Baswedan mengaku heran seringkali dihadapkan dengan pertanyaan mengenai perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disejumlah forum.
Menurutnya, pertanyaan muncul ketika ada permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dirinya mempertanyakan apakah dalam program besar pemerintah saat ini, IKN menjadi permasalahan yang perlu ada jawaban penyelesaian.
“Saya juga kadang heran kenapa sering ditanyakan ya [persoalan IKN] ini apa ada masalah ya sebetulnya? Kok saya tidak ditanyakan pangan murah, subsidi BBM, itu tidak pernah ditanyakan, tetapi IKN selalu di ditanyakan ya. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada banyak pertanyaan ya?,” ujarnya dalam Rakernas XVI APEKSI 2023, di Makassar, Kamis (13/7/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menjabarkan bahwa setiap program apabila direncanakan dengan baik dan memiliki dasar yang kuat, maka tak perlu otot politik untuk memaksakan proyek tersebut bisa dilaksanakan.
“Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding, tetapi kalau tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak jelas siapa yang akan mendapat manfaat, maka wali kota harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Jadi saya melihat bila ini rencana yang baik pasti jalan terus, tetapi kalau ini ada masalah ya maka yang terjadi sebaliknya,” pungkas Anies.
Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp22 triliun untuk pembangunan infrastruktur prioritas pada Januari hingga Mei 2023 seperti proyek jalan tol, bendungan hingga IKN.
Baca Juga
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan percepatan investasi sektor prioritas telah terealisasi sebesar Rp39 triliun hingga 31 Mei 2023.
Realisasi tersebut mencapai 22,12 persen dari total alokasi investasi untuk sektor prioritas pada 2023.
“Investasi #UangKita diharapkan akan memberikan multiplier effect [efek berganda] yang akan mendorong momentum pertumbuhan dan mengoptimalkan kinerja APBN,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan @smindrawati, Rabu (28/6/2023).
Perinciannya adalah investasi untuk klaster infrastruktur sebesar Rp22 triliun.
Pemerintah membayar Rp12 triliun untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Hingga Mei 2023, pemerintah menyalurkan pembiayaan investasi untuk 82.361 unit rumah FLPP di 380 kota/kab.
.jpg?w=300&h=221)
