Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra tampaknya serius menjajaki rencana koalisi dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga mereka intens melakukan komunikasi.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, saking serius penjajakan itu, pihaknya sempat melakukan komunikasi dengan pihak Golkar dan PAN hingga dua kali sekali.
“Jadi kami komunikasi [dengan Golkar dan PAN] berjalan terus. Pak Sekjen kami, Pak Ahmad Muzani dengan kawan-kawan intens melakukan komunikasi. Komunikasi intensif bisa dua hari sekali. Kadang-kadang itu loh,” jelas Dasco di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/6/2023).
Dia bersyukur apabila pihak Golkar dan PAN sudah memberi sinyal dukungan untuk pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Oleh sebab itu, Dasco berharap kedua partai politik itu bisa segera bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang sudah dibentuk Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Jadi ya namanya komunikasi, mudah-mudahan hasilnya bisa segera terealisasi,” ungkap Wakil Ketua DPR ini.
Baca Juga
Sementara itu, pihak PKB bersikeras keras partai politik yang ingin bergabung ke KKIR harus menerima paket pasangan Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menekankan bahwa partai politik yang ingin bergabung ke KKIR harus menghargai pembicaraan soal capres-cawapres yang telah lama dilakukan oleh PKB-Gerindra.
"Semua partai pasti ingin kadernya didorong atau dorong tokoh di luar kadernya. Tapi mau enggak mau kita harus kompromi kondisi objektif. Kan kondisinya PKB-Gerindra, Pak Prabowo-Gus Muhaimin, sudah duluan," ujar Huda di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2023).
Dia menjelaskan, karena posisi capres-cawapres seharusnya diisikan oleh duet Prabowo-Cak Imin, jika Golkar dan PAN ingin bergabung ke KKIR harus mau menerima tawaran posisi lain seperti jabatan menteri di kabinet nantinya.
"Masih banyak power sharing [pembagian kekuasaan], di kabinet atau tempat lain," jelas Huda.
