Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Thailand akan mengadakan pertemuan dengan junta militer Myanmar demi kepentingan kawasan, dan tidak bertindak atas nama Asean.
Berdasarkan laporan, pemerintah Thailand mengadakan pertemuan informal dengan mengundang delegasi dari negara-negara Asean untuk bertemu junta Myanmar, pada Minggu dan Senin, 18-19 Juni 2023.
Junta Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 2021, dan Asean mengecualikan Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi.
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan Asean, tetapi sebuah forum bagi negara- negara anggota Asean untuk mempelajari perkembangan di Myanmar setelah junta yang berkuasa melantik seorang menteri luar negeri baru.
"Ini bukan pertama kalinya Thailand menyelenggarakan pertemuan seperti ini. Ini yang ketiga. Kami menyelenggarakan pertemuan seperti itu dua kali di Thailand tetapi tidak dilaporkan. Itu untuk bertukar pikiran dan mendengarkan Myanmar tentang apa yang telah dilakukannya," kata Don, seperti dilansir dari Bangkok Post, pada Senin (19/6/2023).
Don menambahkan bahwa pemerintah menjamu pejabat junta Myanmar untuk mengadakan pembicaraan, tetapi anggota kunci Asean menjauh dari pertemuan tersebut, padahal pemerintah mengundang para menteri negara anggota Asean. Mereka yang tidak ingin hadir entah tidak hadir atau mengirim perwakilan.
Baca Juga
"Kami melakukannya dengan transparansi. Myanmar mengganti menteri luar negerinya, kami harus mendengarkan dia. Tanpa dialog dengan (junta Myanmar), bagaimana kami bisa menemukan jalan keluar?" Imbuh Menlu Thailand itu.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah telah menjelaskan kepada negara- negara anggota Asean bahwa mereka tidak bertindak atas nama Asean atau ketua Asean, tetapi mendukung pekerjaan ketua Asean.
"Thailand tidak menginginkan kredit apapun tetapi ingin Asean memulihkan keamanan dan stabilitasnya serta dapat menggunakan potensi sebenarnya," tambahnya.
Dia mengatakan sebagian besar pemimpin Asean setuju selama KTT Asean di Labuan Bajo, Indonesia, bahwa harus ada interaksi dengan Myanmar tetapi tidak ada yang mewujudkannya, pada bulan lalu.
"Situasinya telah banyak berubah. Ada lebih banyak konflik di Myanmar. Sebagian besar melibatkan kelompok etnis minoritas. Inilah alasan mengapa kami melihat perlunya berinteraksi dengan Myanmar," katanya.
Menlu Thailand itu mengatakan bahwa masalah di Myanmar sangat mengkhawatirkan politik regional dan dapat memengaruhi seluruh wilayah jika berkembang.
"Peran Thailand dalam pertemuan ini bukanlah peran caretaker government. Ini adalah misi yang berkelanjutan. Ini bukan masalah baru. Kami telah menangani masalah ini demi kepentingan nasional," ujar Don.
Dia menekankan bahwa pertemuan akan dilanjutkan meskipun menteri dari beberapa anggota Asean tidak hadir.
"Ini untuk kepentingan Thailand. Saya tidak tahu berapa lama untuk membentuk pemerintahan baru," katanya.
