Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat membantah memaksakan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyatakan partai sepenuhnya sudah menyerahkan wewenang penentuan cawapres kepada Anies.
"Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai Bacawapres Anies Baswedan. Silakan ditanyakan kepada capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem, dan Ketua Umum PKS," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2023).
Dia menjelaskan, penyerahan wewenang penentuan cawapres oleh Anies sudah tertulis dalam piagam koalisi partai politik pendukung Anies Baswedan yaitu Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Andi mengakui Demokrat memang mengajukan AHY jadi cawapres Anies. Meski demikian, AHY bukan jadi nama cawapres tunggal yang ditawarkan.
Demokrat, lanjutnya, mempertimbangkan nama cawapres beken lainnya seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Baca Juga
"Nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai cawapres tidak tunggal. Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan,p Ahmad Syaikhu, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ridwan Kamil," jelasnya.
AHY sendiri, menurut Andi, juga memerintahkan kepada jajarannya untuk mempertimbangkan nama cawapres alternatif selain dirinya.
Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan Demokrat tak memaksakan partai politik pendukung Anies lainnya, yang sudah tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), untuk memilih AHY jadi cawapres.
Memang, sebelumnya Andi Arief mendesak nama cawapres untuk Anies diumumkan ke publik paling lambat bulan ini.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan demokrat akan mengevaluasi," ungkap Andi Arief saat dikonfirmasi, Selasa (6/6/2023).
Dia menambahkan, dalam banyak survei elektabilitas Anies cenderung menurun. Menurutnya, alasan penurun itu karena lambannya deklarasi capres-cawapres dari KPP.
"Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya [elektabilitas Anies dari bakal capres lain]," ujarnya.
