Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengatakan tidak mungkin Proklamator RI Soekarno dianggap bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal itu disampaikan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran 58 buku dalam rangka Hari Jadi Ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu.
Mulanya Megawati mengomentari Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyebut Soekarno melindungi tokoh-tokoh Gerakan 30 September (G30S) PKI. Peraturan itu telah dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003.
Megawati menjelaskan bahwa Soekarno sempat dinobatkan sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1963.
"Kalau dengan TAP MPR itu dianggapnya bapak saya itu ada indikasi kerja sama dengan PKI, pusing saya. Dia presiden seumur hidup," kata Megawati.
Menurut Megawati, tak logis mengaitkan Soekarno dengan PKI. Pasalnya, Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI bertujuan mengambil alih kekuasaan. Sementara itu saat G-30-S/PKI berlangsung kekuasaan dipegang oleh Soekarno.
Baca Juga
"Dia presiden seumur hidup dibilang mau melakukan tindakan (makar), padahal PKI 'kan mau mengambil kekuasaan. Logis apa tidak? Menurut saya tidak," ujarnya.
Selain itu, lanjut Megawati, dengan diangkatnya Bung Karno sebagai pahlawan nasional, tuduhan bahwa Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya gugur secara hukum.
Merujuk Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan.
Syaratnya, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, dan setia, dan tidak pernah mengkhianati bangsa.
"Bung Karno sudah jadi pahlawan, seorang pahlawan, salah satu syarat yang utama tidak boleh berkhianat," ungkapnya.
