Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menyiapkan kursi untuk menambah jabatan baru di jajaran pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, yaitu di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yakni jabatan Wakil Menteri (Wamen).
Berdasarkan dari salinan yang diterima Bisnis, kepastian tersebut ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditandatangani orang nomor satu di Indonesia itu pada Senin, 17 April 2023.
"Dalam memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden," demikian isi Pasal 2 Perpres tersebut, dikutip Kamis (20/4/2023).
Sekadar informasi, melalui jabatan baru tersebut menjadi yang pertama kalinya bagi Kemenkominfo untuk memiliki wakil menteri.
Sebelumnya, di bawah jabatan menteri langsung diduduki olej Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kendati demikian, dalam aturan ini tidak disebutkan secara rinci siapa dan kapan pelantikan wakil menteri Kemkominfo akan dilaksanakan.
Tak hanya itu, dalam beleid ini ditetapkan bahwa wakil menteri akan diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden, bukan Menteri. Namun, wamen nantinya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang saat ini telah dimandatkan kepada Johnny G. Plate.
Baca Juga
Adapun, ruang lingkup bidang dan tugas wakil menteri Kominfo adalah membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kedua, membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," tulis Pasal 3 dari Perpres tersebut.
Berikut ini bunyi lengkap Pasal 2 Perpres Kemkominfo:
Pasal 2
(1) Dalam memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Berikut susunan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah menteri dan wakil menteri:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
f. Inspektorat Jenderal;
g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika;
h. Staf Ahli Bidang Hukum;
i. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
j. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
k. Staf Ahli Bidang Teknologi.
