Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengaku heran karena namanya dicatut ke dalam perjanjian utang-piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Sebagai informasi, belakangan surat perjanjian utang-piutang Anies-Sandi untuk biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebar ke publik. Dalam salah satu poin di surat perjanjian itu, nama Erwin Aksa disebut:
Bapak Sandiaga S. Uno mengetahui bahwa baik Dana Pinjaman I, Dana Pinjaman II maupun Dana Pinjaman III ini bukanlah untuk kepentingan pribadi Saya namun diperlukan sebagai dana Kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud/Erwin Aksa (“Pihak Penjamin”), berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang mana Saya tidak menghadiri pertemuan/kesepakatan tersebut, sampai saat ini belum juga tersedia.
Meski begitu, Erwin mengaku heran sebab dirinya tak tahu namanya dicatut ke dalam perjanjian utang-piutang antara Anies-Sandi.
“Nama saya ditaruh di situ tidak sepengetahuan saya,” ungkap Erwin kepada Bisnis, Sabtu (11/2/2023).
Dia juga tak mau membenarkan isi perjanjian yang tersebar itu. Keponakan Jusuf Kalla itu mengaku tidak tahu ada perjanjian itu.
Baca Juga
“Saya enggak pernah lihat dan tidak tahu ada perjanjian ini,” ujar Erwin.
Sebagai informasi, Erwin Aksa merupakan tim sukses pemenangan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, dalam tayangan kanal YouTube Akbar Faizal Unconsored pada Sabtu (4/2/2023), Erwin menyatakan ada perjanjian utang antara Anies-Sandi, senilai sekitar Rp50 miliar.
"Itu memang waktu putaran pertama ya. Logistik juga susah. Jadi, ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Anies, Hendri Satrio alias Hensat, membenarkan soal perjanjian utang-piutang yang tersebar itu. Surat perjanjian itu bertanggal 9 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Anies.
Total, ada tujuh poin perjanjian di dalamnya. Disebutkan bahwa Anies melakukan pinjaman uang sebanyak tiga kali. Hensat membenarkan Anies meminjam Rp92 miliar untuk biaya Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Ada perjanjian pertama, perjanjian kedua, perjanjian ketiga. Jadi Rp20 miliar, Rp30 miliar, Rp42 miliar. Jadi totalnya memang segitu [Rp92 miliar],” jelas Hensat kepada Bisnis, Sabtu (11/2/2023).
Sementara itu, Sandi saat dihubungi lewat stafnya, belum mau membenarkan atau memberi komentar terkait perjanjian utang-piutang antara dirinya dengan Anies yang sudah beredar itu.
