Bisnis.com, JAKARTA – Sinyal transisi pandemi menuju endemi makin kuat untuk. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka agenda Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Ballroom Ritz Carlton, Rabu (21/12/2022).
“Mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB dan PPKM kita. Namun, perjalanan seperti itu harus kita ingat, betapa sangat sulitnya [bertahan saat itu],” ujarnya, Rabu (21/12/2022).
Sementara itu, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto juga meyakini bahwa Indonesia telah memasuki fase endemi Covid-19, sebab kasus konfirmasi positif di Indonesia terus melandai.
"Secara negara sebetulnya kita sudah masuk, pandeminya sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1 dan terakhir kan kita semua di bawah 2.000 orang," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12).
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan 1.297 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada Selasa (20/12/2022). Dengan demikian, Satgas Covid-19 telah mencatat 6.711.703 kasus positif.
Berdasarkan angka tersebut, Provinsi Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan laporan kasus harian Covid-19 tertinggi, dengan total sebanyak 355 kasus. Kemudian diikuti dengan DKI Jakarta dengan 317 kasus. Jawa Timur dengan 141 kasus, Banten 126 kasus, serta Jawa Tengah dengan total 100 kasus baru.
Baca Juga
Selain itu, terdapat 2.781 kasus sembuh pada Selasa (20/12/2022). Maka, total kasus sembuh di Indonesia telah mencapai 6.525.525 kasus. Satgas Penanganan Covid-19 juga mencatat 27 meninggal akibat virus Covid-19, sehingga total kasus meninggal ialah sebanyak 160.451 kasus.
PPKM Dihentikan
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ini juga mengatakan bahwa kementeriannya telah melaporkan kesiapan Indonesia untuk segera menghentikan PPKM dan PSBB, di mana Pemerintah tinggal menyelesaikan survei antibodi sebelum menetapkan hal itu.
“Tentu [sebelum menetapkan keputusan] masih ada persiapan yang akan dilakukan oleh Kementerian antara lain menunggu zero survei Insya Allah ini yang kami bisa dilakukan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 sejak 13 April 2020. Kebijakan itu dibuat menyusul merebaknya Covid-19 di seluruh dunia. Imbas dari petetapan itu membuat Pemerintah melakukan sejumlah pembatasan. Awalnya, pembatasan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga berubah nama hingga istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga mengatakan bahwa Pemerintah juga sudah siap, apabila PPKM dicabut dalam waktu dekat.
“Kita tinggal nunggu perintah dari bapak Presiden tetapi secara persiapan Insya Allah sudah siap,” tegasnya saat menghadiri acara di Hotel Borobudur, Rabu (21/12/2022).
Bahkan, Muhadjir juga mengatakan bahwa secara de facto sebetulnya Indonesia sudah keluar dari pandemi Covid-19. Meskipun, untuk mencabut status pandemi Covid-19 harus menunggu dari WHO.
“Ini kan selalu saya katakan bahwa de facto kita ini sebetulnya sudah keluar dari pandemi, ini tinggal karena untuk menetapkan kapan berakhirnya pandemi itu kan keputusan dari WHO bukan dari kita,” imbuhnya.
Meski begitu, dia melanjutkan saat ini masyarakat juga harus tetap waspada dengan adanya varian-varian baru yang terus muncul. Meskipun varian baru kebanyakan terbukti tidak seganas dan tidak mematikan dari varian yang awal-awal, tetapi bukan mengartikan untuk mengendurkan kesiapan.
“Jadi sebetulnya praktek sehari-hari kita ini kan juga sudah, sudah, sudah tidak ada PPKM ya kan gitu. Jadi saya dukung, dukung arahan pak Presiden,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Muhadjir mengaku masih melihat perkembangan terkini terkait penyebaran virus penyebab Covid-19 di Indonesia. Terlebih, kasus Covid-19 belakangan ini kembali meningkat di China dan Amerika.
"Makanya, kita lihat perkembangan saja. Kalau kita relatif tahan uji, beda dengan China yang semula ambil kebijakan lockdown. Bahwa kita lebih tepat kan kebijakan Pak presiden. Padahal waktu itu kontroversi sekali kan," tandasnya.
WHO
Selain itu, dia mengamini Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Namun, menurutnya, bukan berarti pemerintah tak bisa ambil keputusan sendiri yang dianggap tepat sebelum menunggu keputusan WHO.
"Tinggal bagaimana kita ambil keputusan. Apalagi dalam regulasi itu memang PPKM sudah berkahir akhir Desember ini," katanya.
Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dihentikannya PPKM kementeriannya juga menunggu keputusan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut, karena kebijakan itu diyakininya juga turut berdampak ke ekonomi.
“Dampak ke Ekonomi, tentunya ada. Pertama, sisi ekonomi tentu memberikan confidence lebih banyak lagi kepada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas secara normal dan memperlakukan Covid-19 sama seperti virus yang lain tetap menjaga ketahanan kita, tetapi tidak menghalangi aktivitas masyarakat sekitar,” tuturnya.
Sri pun juga berharap keputusan pemberhentian PPKM ini juga dapat membangkitkan kekuatan ekonomi Indonesia pada awal 2023, dikarenakan ekonomi Indonesia salah satunya didorong oleh industri padat karya dan UMKM.
“Saya berharap [kebijakan] ini akan memberikan dorongan terutama pada awal tahun sesudah masyarakat melihat ini sebagai situasi yang aman dan membantu mereka dan membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih bergejolak,” pungkas Sri Mulyani.
