Bisnis.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai solusi untuk menghadapi Pemilu 2024 di tengah potensi ketidakpastian sosial bukan dengan penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid berpendapat, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar jika setiap peserta pemilu mengedepankan adu gagasan dan pikiran, bukan yang lainnya.
“Oleh sebab itu, buzzer politik harus ditertibkan,” ujar Kholid saat dikonfirmasi, Sabtu (10/12/2022).
Selain itu, dia mengatakan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 juga harus diusahakan tak hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.
“Dorong paslon lebih dari dua paslon, sehingga polarisasi dapat dihindari,” ucapnya.
Sebagai informasi, belum lama ini Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan semua pihak untuk memikirkan ulang waktu penyelenggaraan pemilu pada 2024, sebab adanya potensi ketidakpastian sosial.
Ditambah, ujar politisi Partai Golkar itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin masih tinggi.
"Apakah ini [tingkat kepuasan publik] berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?" ujar Bamsoet saat menanggapi rilis survei yang disiarkan kanal YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Memang, temuan survei Poltracking Indonesia pada November 2022 menunjukkan sebanyak 73,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf.
Meski begitu, Kholid mengatakan pernyataan Bamsoet tak mencerminkan jabatannya sebagai Ketua MPR yang seharusnya jadi penjaga konstitusi.
“Kami berharap, pesan politik yang diangkat oleh pimpinan MPR menunjukkan sikap negarawan, bukan sikap pragmatis atau oportunis. Semoga demokrasi kita tetap terawat dan terjaga on the track sesuai cita-cita reformasi,” jelas Kholid.
