Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Anies dan NasDem Dilaporkan ke Bawaslu, Mengapa?

Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan dan Partai NasDem.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 07 Desember 2022  |  15:37 WIB
Anies dan NasDem Dilaporkan ke Bawaslu, Mengapa?
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa para relawan saat peresmian relawan IndonesiAnies di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (2/11/2022). Kelompok relawan IndonesiAnies nantinya akan menggalang dukungan kepada Anies Baswedan yang telah diusung Partai NasDem dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan dan Partai NasDem.

Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan laporan tersebut masuk pada Selasa (6/12/022). Anies dan NasDem dilaporkan karena diduga melakukan kampanye di tempat ibadah.

“Kemarin ada WNI datang ke kantor Bawaslu RI untuk laporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh pada tanggal 2 Desember 2022,” ujar Puadi saat dikonfirmasi, Rabu (7/12/2022).

Dia mengungkap, bahwa Bawaslu belum dapat menerima laporan tersebut karena formulirnya belum lengkap.

“Laporan mereka tadi belum diterima dan belum dituangkan dalam formulir B1 dikarenakan mereka belum membawa bukti tiga rangkap,” jelasnya.

Sesuai aturan, lanjut Puadi, pelapor punya batas tujuh hari untuk melengkapi formulir laporan. Menurutnya, pelapor memang berniat datang kembali ke Bawaslu untuk melengkapi laporannya.

"Mereka ingin melengkapi bukti dulu dan akan datang kembali ke kantor Bawaslu RI untuk melaporkan sebelum 7 hari sejak diketahui,” ungkap Puadi.

Sebagai informasi, Anies melakukan safari politik ke Banda Aceh pada 2-3 Desember lalu. Pada kesempatan itu, Anies sempat menemui warga di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Sementara itu, pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 (UU Pemilu), mengatur pelarangan kampanye di rumah ibadah.

“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,” tulis aturan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Anies Baswedan nasdem bawaslu kampanye pemilu
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top