Bisnis.com, JAKARTA – Politisi senior Zulfan Lindan angkat bicara terkait penonaktifan dirinya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.
Zulfan mengetahui kabar penonaktifan dirinya dari media, bukan dari surat resmi yang dikirim oleh NasDem. Oleh sebab itu, dia menganggap cara penonaktifan dirinya tak beretika.
Bahkan, Zulfan mengatakan penonaktifan dirinya tak sesuai citra Partai NasDem yang modern. Dia mengatakan penonaktifan dirinya masih menggunakan gaya kekuasaan lama.
“Makanya secara etika tanpa info ke saya. Saya tahu dari media. Ini menandakan bahwa ini bukan ciri-ciri partai modern, masih pakai gaya lama, gaya kekuasaan, dan menurut saya kampungan sekali,” ujar Zulfan saat dihubungi Bisnis, Kamis (13/10/2022).
Dia menambahkan, surat penonaktifan dirinya juga salah alamat. Menurutnya, dirinya tak lagi menjadi jajaran pengurus di DPP NasDem sejak dua tahun lalu, ketika Zulfan diangkat menjadi wakil komisaris Jasamarga.
Zulfan juga menegaskan, dirinya punya hak untuk terus berbicara. Apalagi, menurutnya, pernyataannya selama ini tak mengatasnamakan pengurus NasDem. Dia menegaskan, kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia.
Baca Juga
“Saya tetap punya hak bicara sebagai warganegara yang merdeka. Selain itu pun, selama ini saya tidak pernah atas nama pengurus. Bagi saya kebebasan adalah hak azasi manusia,” jelasnya.
Meski begitu, Zulfan belum mau mengungkapkan apakah dia akan menggugat penonaktifan dirinya, dan masih akan melihat perkembangan. Dia juga menyatakan akan tetap jadi kader NasDem.
“InsyaAllah tidak akan mundur,” ungkapnya.
Surya Paloh Nonaktifkan Zulfan
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh resmi menonaktifkan Zulfan dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem pada hari ini, Kamis (13/10/2022).
Surya mengatakan, Zulfan banyak memberikan pernyataan ke media yang tak produktif. Malahan, lanjutnya, pernyatan-pernyataan Zulfan cenderung menurunkan elektabilitas NasDem.
“Partai NasDem memberi peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan. Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem. Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai NasDem,” ujar Surya lewat keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).
Dia menegaskan, NasDem merupakan partai yang berdasarkan gagasan atau partai yang ingin melakukan perubahan kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, Partai NasDem punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
NasDem, klaim Surya, ingin mengisi dunia perpolitikan Indonesia dengan ide dan gagasan bukan hanya dengan pernyataan-pernyataan untuk mencari kehebohan belaka.
“Partai NasDem ingin perdebatan politik penuh dengan gagasan dan substansi bukan sekadar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan,” jelasnya.
Sebagai informasi, belakangan Zulfan kerap memberikan pernyataan-pernyataan ke media, terutama terkait pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024. Zulfan sempat mengatakan Anies merupakan antitesa atau kebalikan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
