Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi: Inflasi Momok Dunia, tapi Kita Bisa Hadapi

Jokowi menyebut, semua negara sedang menguatkan diri untuk menahan gempuran kenaikan barang dan jasa atau inflasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) / Setpres - Laily Rachev
Presiden Joko Widodo (Jokowi) / Setpres - Laily Rachev

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, bahwa semua negara sedang menguatkan diri untuk menahan gempuran kenaikan barang dan jasa atau inflasi.

“inflasi ini sudah jadi momok semua negara, takut sama yang namanya inflasi, in ketakutannya luar biasa,” ujarnya dalam agenda UOB Economic Outlook 2022, Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut, Jokowi menjabarkan bahwa inflasi Tanah Air masih berada di angka 4,6 persen. Menurutnya, hal ini didorong karena antara otoritas pemegang fiskal APBN, yaitu menteri keuangan dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) mampu berjalannya beriringan.

“Bu Menkeu dan BI rukun! Sinkron, coba bandingkan dengan negara yang lain otoritas moneter dan fiskal, bank sentral naikin bunga, menkeu naikin defisit, artinya apa? mengrojokan uang lebih ke pasar, artinya nambah inflasi, yang satu rem inflasi, yang satu grojokin infrasi ini bedanya,” katanya.

Jokowi menjelaskan bahwa peran BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang konsolidatif dalam bekerja dapat menyehatkan keuangan Negara khususnya dalam menekan laju inflasi.

Di sisi lain, Jokowi mengaku mendapatkan usulan dari berbagai pihak agar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 kembali dilepas ke atas 3 persen atas produk domestik bruto (PDB), seiring dengan ramalan situasi perekonomian global terus memburuk.

"Banyak yang menyarankan, kita harus untuk menumbuhkan ekonomi minta ke DPR agar fiskal kita bisa diberikan kelonggaran 3 persen PDB seperti krisis. Saya diskusi dengan Bu Menkeu, hasilnya tetap di bawah 3 persen saja, yang penting APBN harus sehat, ini kunci," tuturnya.

Dia melanjutkan, agar ke depan bank sentral terus berhati-hati serta bijaksana dalam menyesuaikan kebijakan terkait antisipasi situasi tetapi juga tetap konsisten kepada pelaku industri, sebab menurutnya yang paling penting adalah bisa menjaga stabilitas.

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan agar pengelolaan APBN harus berhati-hati. Belanja negara yang dikeluarkan wajib berdampak besar bagi masyarakat umum.

"Bu menteri kita memiliki amunisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan setiap rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran. Dan betul-betul harus dijaga, tidak boleh hanya uang itu untuk hari ini, tahun ini, tahun depan seperti apa," pungkas Jokowi.

Diketahui ketika pandemi Covid-19, defisit APBN dilonggarkan ke atas 3 persen PDB. Kebijakan itu dibatasi selama tiga tahun, yaitu berakhir pada 2022 sehingga 2023 defisit APBN harus diturunkan kembali ke bawa 3 persen PDB.

Penyebabnya, defisit yang melebar mengartinya akan ada penambahan utang negara. Tingginya ketidakpastian global justru berisiko terhadap keuangan negara apabila ada penarikan utang besar-besaran. Antara lain beratnya beban bunga yang ditanggung pada tahun-tahun berikutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Akbar Evandio
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper