Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Empat Wilayah Pendudukan Rusia di Ukraina Akan Gelar Referendum

Empat wilayah Ukraina di bawah kendali Moskow mengumumkan rencana untuk menggelar referendum.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 21 September 2022  |  05:34 WIB
Empat Wilayah Pendudukan Rusia di Ukraina Akan Gelar Referendum
Petugas forensik menggali kuburan massal tak dikenal di kota Izyum, Ukraina Timur - The Moscow Times
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA--Empat wilayah Ukraina di bawah kendali Moskow berencana menggelar referendum dan mendesak untuk bergabung dengan Rusia yang akan membuka jalan bagi aneksasi oleh negara itu.

Sememtara itu, invasi Rusia terhenti dalam beberapa bulan terakhir dan Ukraina telah merebut kembali sebagian besar wilayah di timur laut.

Sekarang pejabat yang didukung Rusia di timur dan selatan mengatakan mereka ingin mendapatkan dukungan suara untuk bergabung dengan Rusia mulai minggu ini.

Sebagai catatan, Rusia mencaplok Krimea pada 2014, setelah pemungutan suara menuai kecaman internasional.

Presiden Rusia Vladimir Putin seharusnya menyampaikan pidato terkait isu itu pada Selasa malam, tetapi sumber-sumber yang dekat dengan Kremlin kemudian mengindikasikan bahwa rencana itu telah ditunda tanpa alasan yang diberikan sebagaimana dikutip BBC.com, Rabu (21/9/2022).

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa referendum palsu tidak akan mengubah apa pun.

Menurutnya, komunitas internasional tidak pernah mengakui pencaplokan Krimea, namun Rusia sejak lama berniat untuk mengambil alih wilayah pendudukan lainnya dengan cara yang sama.

Mencaplok lebih banyak wilayah akan menjadi alasan bagi Kremlin untuk mengklaim bahwa Rusia terancam diserang oleh senjata NATO. Rusia meluncurkan invasi pada 24 Februari.
Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengumumkan mobilisasi massa untuk memperkuat kekuatannya di Ukraina.

Parlemen Rusia telah menyetujui hukuman yang lebih berat untuk kejahatan seperti desersi, kerusakan properti militer dan pembangkangan selama mobilisasi atau operasi tempur.

Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan Selasa pagi bahwa mengadakan pemungutan suara di wilayah timur Donetsk dan Luhansk, yang juga dikenal sebagai Donbas, akan memperbaiki "keadilan historis" dan tidak dapat diubah.

"Setelah amandemen konstitusi negara kita, tidak ada pemimpin Rusia, pejabat yang akan dapat membalikkan keputusan ini," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Rusia Ukraina Perang Rusia Ukraina
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top