Bisnis.com, JAKARTA --Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik habis pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AHY menyebut pemerintahan Jokowi banyak mengklaim kinerja ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia juga menuding bahwa hukum di era Jokowi tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan.
Namun demikian, kajian menarik diungkapkan oleh survei Indikator Politik yang dipublikasikan pada hari ini, Minggu (18/9/2022).
Berdasarkan laporan tersebut, Indikator memaparkan bahwa mayoritas pemilih Demokrat atau sebanyak 53,4 persen puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sementara itu yang tidak puas hanya 46,6 persen.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Gerindra. Mayoritas pemilih Gerindra, yang tergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, justru tidak puas dengan kinerja Jokowi.
Jumlah pemilih Gerindra yang tidak puas degan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sebanyak 51,4 persen. Sedangkan yang puas hanya 48,6 persen.
Baca Juga
Kenaikan Harga BBM
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan bahwa kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang turun menjadi 62,6 persen akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 5-8 September tersebut, sebanyak 16,3 persen responden merasa sangat puas dengan kinerja Jokowi.
Sedangkan 46,3 persen responden lainnya yang masih merasa cukup puas dengan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara itu, Burhan menyampaikan, penurunan tersebut terbilang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil survei kinerja presiden pada Agustus 2022 yang mencapai angka 72,3 persen.
Capaian tersebut bahkan menjadi salah satu tingkat kepuasan tertinggi publik terhadap kinerja Jokowi, sejak survei dilakukan pada 2015 silam.
"Efek kenaikan harga BBM terhadap tren kepuasan presiden cukup lumayan, hampir 10 persen turunnya," terang Burhan dikutip dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (19/9/2022).
Kendati demikian, Burhan menilai bahwa keputusan Jokowi untuk menaikan harga BBM ketika dirinya masih mengantongi approval rating yang tinggi adalah pilihan yang cerdik. Sebabnya, keputusan tersebut, menurut Burhan, akhirnya berhasil mempertahankan approval rating Jokowi untuk tetap berada di atas angka 50 persen.
"Ketika kebijakan dilakukan di saat approval rating sedang tinggi-tingginya, itu dampaknya tidak sampai di bawah 50 persen. Kalau sampai di bawah, itu peringatan," tutur Burhan.
Di sisi lain, terkait hasil survei yang menyatakan ketidakpuasaan terhadap kinerja Jokowi itu mayoritas berasal dari kelompok masyarakat dengan etnis Bugis, Minang, Melayu, Sunda, dan Betawi.
Sedangkan etnis asli Jokowi yakni Jawa, nyatanya masih memberikan penilaian cukup/sangat puas yang tinggi yaitu sebesar 71,4 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
