Bisnis.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah membaca daftar usulan Rancangan Undang-undang (RUU) yang dipertimbangkan untuk menjadi program legislatif nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023.
Setidaknya, ada 78 usulan RUU untuk Prolegnas 2023. Dari jumlah tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan usulannya datang dari pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota DPR sendiri, baik dari fraksi maupun komisi.
“Itu usulan ya, tapi kan belum jadi putusan,” jelas Willy saat menemui awak media di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Senin (29/8/2022).
Dia mengatakan 78 usulan tersebut masih akan dikaji lagi. Bahkan, menurutnya, Baleg masih akan menerima usulan lagi, sebab masih ada rapat dengan panitia kerja (Panja) sekali lagi.
Berikut daftar lengkap usulan RUU yang dipertimbangkan untuk jadi Prolegnas prioritas tahun 2023:
RUU dalam tahapan pembicaraan tingkat I:
Baca Juga
- RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
- RUU tentang Perubahan atas UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- RUU tentang Perubahan atas UU 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- RUU tentang Daerah Kepulauan
- RUU tentang Hukum Acara Perdata
- RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
- RUU tentang Perubahan atas UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- RUU tentang Perubahan atas UU 35/2009 tentang Narkotika
RUU yang akan memasuki pembicaraan tingkat I (menunggu Surat Presiden):
- RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
- RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
- RUU tentang Perubahan atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
RUU selesai tahap harmonisasi di Baleg:
- RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
RUU dalam tahap penyusunan di DPR:
- RUU tentang Perlindungan Pkerja Rumah Tangga
- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
- RUU tentang Perubahan atas UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- RUU tentang Perubahan atas UU 32/2022 tentang Penyiaran
- RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
- RUU tentang Larangan Minuman Beralkhohol
- RUU tentang Bahan Kimia
- RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI
- RUU tentang Perubahan atas UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Ngeara
- RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
RUU dalam Tahap Penyusunan di Pemerintah:
- RUU tentang Wabah
- RUU tentang Desain Industri
RUU baru usulan DPR untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023:
- RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (Komisi I)
- RUU tentang Pertanahan (Komisi II)
- RUU tentang Perubahan atas UU 31/2022 tentang Partai Politik (Komisi II)
- RUU tentang Perubahan atas UU 6/2014 tentang Desa (Komisi II)
- RUU tentang Perubahan atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Komisi II)
- RUU tentang Penyadapan (Komisi III)
- RUU tentang Perubahan atas UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)
- RUU tentang Perubahan atas UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)
- RUU tentang Perubahan atas UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Komisi VII)
- RUU tentang Perubahan atas UU 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Komisi VIII)
- RUU tentang Yatim Piatu (Komisi VIII)
- RUU tentang Perubahan atas UU 2/2004 tentang Perubahan atas UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Komisi IX)
- RUU tentang Perubahan atas UU 10/2009 tentang Kepariwisataan (Komisi X)
- RUU tentang Perubahan atas UU 40 tentang Kepemudaan (Komisi X)
- RUU tentang Larangan Minuman Beralkhohol (Baleg)
- RUU tentang Perlindungan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg)
- RUU tentang Bahan Kimia (Baleg)
- RUU tentang Pelaksaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI (Baleg)
- RUU tentang Perubahan atas UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Baleg)
- RUU tentang Perubahan Keempat atas UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Baleg)
- RUU tentang Peubahan atas UU 16/1997 tentang Statistik (Baleg)
- RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) (Baleg)
- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (Fraksi NasDem)
- RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Fraksi PKB dan PKS)
- RUU tentang Kesejahteraan Guru (Fraksi PKB)
- RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Fraksi PKS)
- RUU tentang Kewirausahaan Nasional (Fraksi PKS)
- RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial (Fraksi PKS)
- RUU tentang Kefarmasian (Fraksi PKS)
- RUU tentang Keamanan dan Ketahnan Siber (Fraksi PKS)
- RUU tentang Jabatan Hakim (Fraksi PKS)
- RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
- RUU tentang Hukum Acara Perdata (Fraksi PKS)
- RUU tentang Perubahan atas UU 19/2013 tentang Pelindungan Petani (Fraksi PKS)
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Fraksi PKS)
- RUU tentang Perubahan atas UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Fraksi PKS)
- RUU tentang Perubahan atas UU 24/2008 tentang Penanggulangan Bencana (Fraksi PKS)
- RUU tentang Ekonomi Syariah (Fraksi PKS)
- RUU tentang Perubahan atas UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (Fraksi PPP)
- RUU tentang Perubahan atas UU 2/2002 tentang Kepolisian (Fraksi PPP)
- RUU tentang Pengadilan Medis (Perkumpulan Konsultan Hukum Medis)
RUU usulan pemerintah untuk perubahan Prolegnas Prioritas tahun 2022:
- RUU tentang Perubahan atas UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
- RUU tentang Perubahan atas UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
- RUU tentang Perubahan atas UU 13/2016 tentang Paten
RUU usulan DPD untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023:
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 6/2014 tentang Desa
- RUU tentang Bahasa Daerah
- RUU tentang Perubahan atas UU 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
- RUU tentang Perubahan atas UU 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- RUU tentang Pelayanan Publik
- RUU tentang Pemerintahan Digital
- RUU tentang Perubahan atas UU 32/2014 tentang Kelautan
