Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki usia 77 pada tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam mengemban amanat konstitusi, terlepas dari berbagai pro dan kontra yang menyertainya.
Perkembangan itu sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara global setidaknya dalam dua dekade terakhir ini.
Sebagaimana yang terjadi pada sejumlah parlemen di negara maju, DPR RI juga turut menikmati berbagai kemudahan dari manfaat teknologi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga negara. Namun, bukan tidak ada tantangan yang dihadapi DPR dalam menghadapi transformasi teknologi kekinian.
Bagaimanapun juga, publikasi dan penyebaran informasi parlemen di negara-negara maju telah terbukti meningkatkan keterlibatan warga dalam pemerintahan pada satu sisi dan mengurangi jarak antara perwakilan dan yang diwakili pada sisi lain. Artinya, internet dan situs web menjadi temuan yang sangat mendasar dalam konteks kemajuan demokrasi dan dunia politik perwakilan.
Karena itu, penggunaan TIK telah berdampak fundamental terhadap kerja-kerja parlemen yang mulai bangkit dengan kecepatan tinggi, komunikasi yang lancar serta kemampuan komputasi yang lebih baik. Akibatnya, akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi semakin terbuka saat Indonesia memasuki usia 77 tahun.
Parlemen Terbuka
Kebangkitan itulah yang terlihat sejak DPR mengalami akselerasi pemanfaatan TIK sejak dicanangkan keterbukaan parlemen pada bulan Agustus 2018, bertepatan dengan peringatan hari jadi DPR ke-73.
Tak dapat dipungkiri pencanangan itu merupakan salah satu momen bersejarah bagi perjalanan dan perkembangan demokrasi maupun bagi parlemen Indonesia. Keterbukaan parlemen akan semakin mendekatkan DPR dengan rakyat melalui pemafaatan berbagai teknologi digital dan platform media sosial selain media komunikasi online lainnya.
Saat deklarasi, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ketika itu mengatakan bahwa dengan keterbukaan parlemen, inisiatif kolaborasi dan partisipasi masyarakat di DPR semakin terbuka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan representasi masyarakat.
“Salah satu bentuk representasi tersebut adalah adanya kepercayaan masyarakat kepada DPR dalam menyampaikan aspirasi mereka,” ujar Fadli Zon seperti dikutip situs web ipc.or.id, Rabu (10/8/2022).
Perlu dicatat, inisiatif keterbukaan parlemen adalah kesinambungan dari open government partnership (OGP), Indonesia memegang andil penting sebagai salah satu pendiri OGP. Banyak negara yang telah mendeklarasikan keterbukaan parlemen termasuk Chile, Prancis, Ukraina, Kostarika, Kolombia serta Guatemala dan Paraguay.
