Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah untuk segera memenuhi seluruh anggaran Pemilu 2024 yang sebelumnya telah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran terkait dengan operasional tahapan pemilu 2024 itu menjadi keniscayaan untuk kita melaksanakan pemilu yang dapat berjalan baik dan sukses," tutur Rifqi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8/2022).
Dirinya menyadari bahwa selama beberapa waktu ke belakang, pemerintah sempat menghadapi tantangan resesi ekonomi global.
Namun, menurut Rifqi, anggaran tersebut tetap harus dipenuhi karena telah menjadi suatu komitmen bersama di antara DPR dan pemerintah untuk mendukung jalannya pemilu 2024 mendatang.
"Kami pastikan bahwa anggaran terkait dengan pemilu itu merupakan komitmen bersama DPR dan pemerintah yang insyaallah tidak akan pernah berubah," jelas Rifqi.
Sebelumnya, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan kekurangan anggaran dana pemilu senilai Rp5,4 miliar.
Namun, Yulianto menyebutkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui Rp1,24 triliun atau sekitar 17,4 persen dari total anggaran yang diajukan.
Menurut Yulianto, anggaran yang telah disetujui Kemenkeu tersebut hanya dapat memenuhi beberapa tahapan pelaksanaan pemilu, seperti pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, pembentukan badan ad hoc, penataan daerah pemilihan, serta sosialisasi pelaksanaan pemilu.
Selain itu, Yulianto menambahkan, pihaknya juga masih memerlukan adanya dukungan dana yang akan digunakan untuk keperluan pembuatan sistem teknologi informasi yang akan diluncurkan oleh KPU, untuk mendukung jalannya tahapan pemilu 2024 yang lebih maksimal.
Oleh karena itu, Yulianto mengharapkan agar pemerintah akan segera mengoptimalkan seluruh dana pemilu yang telah dianggarkan sebelumnya oleh KPU. Apalagi, lanjutnya, kekurangan dana Rp5,4 triliun yang diajukan KPU bahkan telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR.
"Kami mohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, karena semua [kekurangan dana pemilu tahun anggaran 2022] sudah melalui persetujuan DPR melalui Banggar," tutupnya.
Jawaban Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada keterlambatan pencairan anggaran Pemilu 2024.
Pernyataan Mahfud MD itu diungkapkan menyusul adanya desakan dari KPU supaya pemerintah segera mencairkan anggaran mereka.
"Dana pemilu pasti disediakan oleh Pemerintah sesuai dengan hitungan yang telah disepakati," ujarnya dikutip melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (3/8/2022)
Dia melanjutkan bahwa Pemerintah sudah menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.
Kendati demikian, Mahfud mengatakan, apabila saat ini belum cair, KPU bisa membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Karena itu pemerintah menjamin sudah ada anggaran yang disediakan untuk Pemilu 2024.
"Untuk kebutuhan tahun 2022 sudah disiapkan Rp1,24 Triliun, tetapi pencairannya menunggu DIPA yang harus dibuat oleh KPU. Untuk 2023 dan 2024 akan dimasukkan ke APBN tahun yang bersangkutan, tak bs thn ini. Ini kan multi years," tuturnya.
