Bisnis.com, JAKARTA - Tim Komunikasi Satgas Penanganan PMK mengklaim bahwa Indonesia berhasil mengendalikan penularan virus PMK. Saat ini, kasus konfirmasi PMK di Tanah Air tersebar di 22 provinsi.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito menjelaskan, bahwa dalam 3 minggu terakhir Indonesia berhasil mengendalikan penularan virus PMK dengan mencegah penyebaran ke provinsi lain yang dibuktikan dengan pergerakan relatif stabil pada grafik area zona merah.
Meski demikian, dia melanjutkan ada hal yang harus tetap diwaspadai. Saat ini ada penambahan kasus yang terjadi pada 279 kabupaten/kecamatan sehingga surveilans dan penerapan tindakan pengamanan biosekuriti secara berkelanjutan harus terus dilakukan bersama-sama.
Sebelum menjelaskan lebih jauh, Wiku sedikit mengedukasi masyarakat terkait istilah-istilah dalam penanganan PMK. Istilah kasus konfirmasi PMK yaitu ternak yang bergejala klinis PMK atau telah dikonfirmasi (positif PMK) melalui tes RT-PCR. Lalu istilah pulih secara klinis ialah ternak yang menunjukkan gejala sembuh.
Mengenai istilah ini, ternak yang sembuh masih bisa membawa virus pada bagian orofaring ternak selama lebih dari 28 hari.
"Berbicara tentang ternak yang sembuh sebagai carrier, sapi misalnya, bisa membawa virus hingga maksimal 6 bulan dan 3 tahun," ujarnya dikutip dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (3/8/2022).
Baca Juga
Kemudian, istilah diuji dan disembelih mengacu pada ternak-ternak yang disembelih karena terkonfirmasi PMK ternak. Sedangkan istilah mati adalah hewan ternak yang mengalami penghentian fungsi vital tubuh setelah terkonfirmasi PMK. Lalu, untuk melaporkan kondisi provinsi yang tidak ada penambahan kasus dalam jangka waktu tertentu disebut sebagai kasus yang dilaporkan nol.
Selanjutnya, dari perkembangan per provinsi, saat ini, ada 4 provinsi yang tidak melaporkan kasus PMK yakni Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan.
Rincian dari keempatnya, seperti di Bali, ada 556 kasus terkonfirmasi PMK. Dari jumlah tersebut, 553 ekor sapi yang diperiksa dan dipotong, lalu 3 kasus lainnya dilaporkan mati. Di Kepulauan Riau ada 415 kasus sapi potong dan sapi perah terinfeksi terdiri dengan 389 sembuh secara klinis, 25 di antaranya diuji dan dipotong, dan 1 kasus dilaporkan mati.
Sementara itu, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan masing-masing menangani 1.048 dan 531 kasus. Yang sembuh secara klinis sebanyak 991 kasus untuk DKI Jakarta, dan 505 kasus di Kalimantan Selatan. Sisanya, susah diperiksa dan disembelih, atau mati.
Dalam penanganan PMK, pemerintah bertujuan untuk terus menekan penularan penyakit ini terutama di provinsi dengan penyumbang kasus konfirmasi PMK terbesar, yaitu Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah sapi terbanyak dengan terkonfirmasi PMK mencapai 172.306 kasus, Nusa Tenggara Barat 90.015 kasus, Jawa Barat 48.907 kasus, Aceh 42.584 kasus, dan Jawa Tengah 36.595 kasus.
Di samping itu, sebagai upaya menekan penularan, pemerintah aktif memvaksinasi ternak yang sehat. Pogram vaksinasi hewan ternak rentan PMK dipercepat di lebih dari 300.000 dosis dalam kurun waktu antara 26 Juni dan 10 Juli 2022. Sejauh ini, ada sekitar 840.687 ternak yang telah divaksinasi di daerah terinfeksi.
"Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan jumlah kasus PMK," katanya.
Untuk stok vaksin PMK saat ini ada 3 juta dosis yang terbagi dalam dua fase agenda vaksinasi. Untuk tahap pertama, 800.000 dosis didistribusikan dan sebagian besar ternak di daerah terinfeksi sudah divaksinasi. Pada tahap kedua, ada 2,2 juta dosis yang saat ini beredar dan beberapa di antaranya sudah disuntikkan ke ternak rentan PMK misalnya di Provinsi Jawa Timur.
Dalam menyelenggarakan vaksinasi PMK, pemerintah melibatkan perusahaan swasta dalam pengadaan vaksin untuk mempercepat vaksinasi PMK. Dan semua prosesnya ditangani oleh Kementerian Pertanian. Pemerintah selalu memastikan kegiatan vaksinasi berjalan dengan efisien, dan semua prosesnya jelas dan akuntabel.
"Terakhir, kami terus melakukan upaya agar penyakit ini tidak menyebar ke provinsi lain. Kami sangat mendorong tim gugus tugas PMK untuk menindaklanjuti kasus di seluruh wilayah masing-masing dan untuk menjaga langkah-langkah biosekuriti juga," pungkas Wiku.
