Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte menilai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia tetap memiliki peran penting dan manfaat, meskipun hasilnya belum segera terlihat.
“Pertama, ada sesuatu yang tidak terkatakan tetapi jelas tujuannya. Presiden Jokowi ingin memastikan kehadiran negara-negara G20 dalam summit mendatang. Jangan sampai konflik mengganggu pertemuan G20 yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi dunia,” ujarnya lewat diskusi daring Jokowi Pembawa Misi Perdamaian, dikutip Kamis (7/7/2022).
Kemudian, sambungnya, yang dilakukan Jokowi adalah sebuah keharusan, sebab terdapat mandat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.
“Indonesia tidak bisa berdiam diri ketika ada pelanggaran kedaulatan, apa pun argumennya. Prinsip kita, dari dulu, menempatkan territory integrity dan sovereignty sebagai acuan utama dalam menjalankan politik luar negeri. Siapa pun pemerintah yang sedang berjalan akan mendapat tugas konstitusional ini,” ungkapnya.
Lebih jauh, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini menambahkan, Rusia merupakan salah salah satu kekuatan inti dunia, termasuk mitra utama Asean. Walhasil, apabila Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan Rusia, otomatis akan berdampak baik juga untuk Asean.
Selanjutnya, Indonesia punya hubungan historis dengan Ukraina, di mana Ukraina salah satu yang pertama membantu kedaulatan Indonesia, yang membawa isu ke Dewan Keamanan PBB pada 1946.
Baca Juga
“Kunjungan Pak Jokowi ini menunjukkan Indonesia konsisten dalam menjalankan politik luar negeri. Konsistensi ini penting karena akan dibaca oleh negara-negara lain dan menjadi rekam jejak,” kata Philips.
Sementara itu, pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie juga menilai positif kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia.
“Presiden Jokowi bukan David Copperfield, bukan tukang sulap. Hari ini datang, besok berubah. Karena kompleks sekali sekali masalahnya. Sejak awal saya sudah bilang, pemerintah Ukraina menjadikan negaranya sebagai mandala atau arena perang buat musuh-musuh Rusia yang jumlahnya banyak,” katanya.
Dia melanjutkan bahwa kompleksitas persoalan itu yang membuat perdamaian akan sulit tetapi tak mustahil. Penyebabnya, jalur diplomasi harus dibuka, meskipun prosesnya bisa lama dan panjang.
“Kasus Bosnia saja membutuhkan 2-3 tahun sampai selesai,” lanjut Connie.
Tidak hanya itu, dia mengatakan Indonesia adalah bagian dari gerakan Nonblok sehingga Indonesia harus bisa memanfaatkannya sebaik dan seaktif mungkin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
