Bisnis.com, JAKARTA- Momen peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei digunakan Partai Buruh bersama elemen buruh untuk berunjuk rasa. Buruh bakal mengepung Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat. Kemudian, buruh pun akan melanjutkan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan alasan pemilihan Kantor KPU sebagai lokasi aksi didasarkan pada tiga pertimbangan.
Pertama, untuk memastikan pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan pemilihan umum. "Dalam hal ini, pemilihan presiden dan anggota DPR menjadi penting bagi buruh. Buruh sudah memiliki kesadaran politik, banyak produk politik berupa Undang-Undang yang merugikan buruh di mana UU dibahas oleh presiden dan DPR," ujar Said dalam siaran persnya di kanal Youtube Bicaralah Buruh, Jumat (29/4/2022).
Said mengatakan aksi May Day diikuti sekitar 300 orang. Selain serikat buruh, kata dia, aksi ini juga akan diikuti oleh serikat petani, forum guru honorer, buruh migran, hingga Urban Poor Consortium (UPC).
"Dan juga lokasi aksi selain di KPU adalah di Bundaran HI. Massa aksi sekitar 300 orang yang berasal dari organ buruh, guru honorer, tani, nelayan, miskin kota, buruh migran, PRT, UPC," ujarnya.
Dia mengatakan 2024, tepatnya 14 Februari 2024 adalah tahun yang secara demokrasi terjadi Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif. Pemilihan presiden dan legislatif, khususnya DPR RI menjadi penting bagi buruh karena buruh sudah sadar politik.
Baca Juga
Menurutnya, banyak produk-produk politik yang diputuskan Presiden dan DPR yang merugikan buruh yang terbaru adalah bagaimana DPR dan pemerintah terpilih melalui pemilu yang lalu, 2019, telah mendegradasi kesejahteraan kaum buruh bahkan mengeksploitasi kaum buruh.
“Outsourcing berlaku seumur hidup. Itu eksploitasi. Upah murah, tiga tahun berturut-turut buruh tidak naik upah, daya beli buruh akibatnya turun 30 persen, upah riil turun 30 persen,” katanya.
Said juga menyinggung hak buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan. “Tidak jelas dibayar upahnya atau tidak. Jam kerja yang sangat fleksibel, karyawan yang dikontrak berulang dan hal-hal lain yang merugikan kaum buruh,” katanya.
Dia menegaskan bahwa semua keputusan itu dikenal dengan Omnibus Law, UU Cipta Kerja. “Siapa yang memutuskan? DPR dan pemerintah. Presiden yang memimpin pemerintah. Oleh karena itu, pemilu penting,” ucap Said.
Oleh karena itu, Partai Buruh akan memastikan Pemilu 14 Februari 2024 terselenggara dengan baik, jujur, dan adil.
“Pemilu yang tidak jujur dan adil, pasti berimplikasi kepada kemenangan partai-partai oligarki yang dikuasai pemilik modal,” ucapnya.
Sementara itu, untuk aksi kedua di Bundaran HI, Said mengatakan bahwa sebagian peserta aksi akan membawa sejumlah isu. Di antaranya, meminta pemerintah menurunkan harga bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, daging, dan lain-lain, serta menolak kenaikan harga BBM dan elpiji 3 kilogram hingga Omnibus Law Cipta Kerja.
