Bisnis.com, JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor Ade Yasin. Penangkapan politikus PPP itu diduga terkait dengan suap pengaturan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021.
Ade, menurut KPK, konon dikabarkan meminta anak buahnya supaya melobi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penangkapan adik terpidana kasus korupsi Rahmat Yasin itu menambah daftar panjang kongkalikong antara eksekutif dengan auditor negara dalam memoles hasil audit LKPP maupun LKPD.
Pada 2017, misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sejak 2015 lalu ada 6 kasus yang melibatkan 23 pejabat BPK.
Kasus-kasus itu antara lain terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, pemerintah Bekasi, Tomohon, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dari sejumlah kasus tersebut, 3 kasus merupakan suap untuk mendapatkan opini WTP dari BPK. Sisanya agar dapat wajar dengan pengecualian, untuk mengubah hasil temuan BPK, hingga membantu kelancaran proses audit BPK.
Baca Juga
Sementara itu, kasus di Kementerian Desa, KPK melakukan OTT terhadap auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri; Kepala Sub-Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK Ali Sadli, dan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito pada Jumat (26/5/2017).
ICW juga melaporkan ada 10 kepala daerah yang terciduk KPK demi mendapatkan opini WTP dari BPK.
Semuanya adalah Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Riau Rusli Zainal, dan Gubernur Riau Annas Maamun.
Lalu, Bupati Bangkalan Fuad Amin, Wali Kota Tegal Ikmal Jaya, Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.
Sedangkan bulan lalu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menangkap dua auditor BPK Perwakilan Jawa Barat. Mereka memalak dan menerima ratusan juta saat melakukan pemeriksaan keuangan rutin. Jumlah itu bertambah dengan penangkapan Ade Yasin.
