Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan 120 Hari, Fraksi di DPR Ingin Lebih Efektif

Sebagain fraksi di komisi politik tersebut menginginkan masa kampanye yang lebih efektif dan efisien.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 26 April 2022  |  10:09 WIB
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) menyapa pendukung saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/4/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) menyapa pendukung saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/4/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR belum menentukan sikap mengenai usulan pemerintah terkait pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 selama 120 hari.

Meski demikian, sebagain fraksi di komisi politik tersebut menginginkan masa kampanye yang lebih efektif dan efisien. Komisi II DPR juga sedang mendorong kampanye digital yang normanya belum terlembagakan dengan baik di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan sejauh ini Komisi II DPR masih melakukan exercisement yang akan dibahas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah usai masa reses mendatang.

“Namun, dari beberapa pandangan fraksi-fraksi yang berkembang di Komisi II DPR RI, kita inginkan adanya masa kampanye yang lebih singkat, efektif, dan efisien,” ujar Rifqinizamy dilansir dari laman resmi DPR, Selasa (26/4/2022).

Politikus PDIP itu memaparkan penentuan masa kampanye ini menjadi krusial sebab berkorelasi dengan tahapan pengadaan dan distribusi logistik, mulai dari surat suara, alat peraga kampanye, dan sebagainya.

Selama ini, masa kampanye dibuat lama agar proses pencetakan dan pendistribusian logistik itu bisa dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu, menurutnya upaya untuk mempersingkat kampanye, harus melakukan perubahan regulasi yang efektif dan efisien terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa logistik di mana Perpres-nya harus diubah.

“Di pihak lain harus memberikan kepercayaan kepada masing-masing provinsi untuk melakukan pencetakan dan distribusi agar proses masa kampanye bisa berkorelasi dengan itu,” ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr kampanye pemilu
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top