Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla angkat bicara terkait wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan lanjut 3 periode.
Menurutnya, hal tersebut sulit terjadi karena Indonesia saat ini sedang mengalami dua krisis, yaitu krisis ekonomi dan krisis politik.
"Untuk tiga periode, sebenarnya Presiden [Jokowi] sudah melarang menteri berbicara hal tersebut. Ini mengartikan Presiden untuk taat pada konstitusi yang sudah ada dan bukan pada konstitusi yang sudah diubah," ujarnya saat ditemui Binsis di kediamannya di jalan Brawijaya, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut mengatakan publik harus menggarisbawahi bahwa jabatan Presiden terjadi 2 kali periode maksimal, bukan tiga kali.
Selain itu, JK menilai Indonesia siap menggelar Pemilu 2024, meskipun hal tersebut akan berat untuk dilaksanakan. Menurutnya, pelaksanaan Pemilu memang bukan hal baru.
Namun, Pemilu 2024 memang berjalan secara serentak itu yang baru karena itu dalam 1 tahun biasanya dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Februari dan November.
"Kalau pelaksanaan sendiri KPU pusat dan daerah saya rasa sudah sanggup, walaupun memang berat karena dilaksanakan secara bersamaan antara pemilihan legislatif dan eksekutif," ujarnya.
Baca Juga
Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut mengatakan nantinya masyarakat akan lebih banyak menyoroti pemilihan Presiden. Padahal, kata dia, lebih rumit untuk pemilihan legislatif yaitu anggota DPR, DPD, dan lainnya.
JK juga membandingkan proses pemilu legislatif beberapa tahn lalu dimana banyak petugas di langan yang meninggal karena kelelahan saat bertugas.
"Itu tantangan beratnya melaksanakan [pemilu] secara bersamaan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan melakukan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Jokowi melanjutkan pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga mampu memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 tetap pada jadwal yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR, KPU, dan Bawaslu.
“Siang hari ini kita akan bahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Saya minta disampaikan kepada masyarakat, bahwa seluruh tahapan dan jadwal pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan,” katanya saat rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak yang disiarkan secara daring melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).
