Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyerap anggaran sebesar Rp7,438 triliun atau 96,04 persen dari pagu tahun Anggaran 2021 yaitu Rp7,746 triliun.
Perinciannya, realisasi belanja pegawai sebesar Rp3,337 triliun atau 96,08 persen; realisasi belanja barang Rp3,430 triliun (95,67 persen); dan realisasi belanja modal Rp673 miliar (97,7 persen).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan menyampaikan bahwa berdasarkan capaian tersebut Kemenlu mampu meningkatkan angka realisasi anggaran jika dibandingkan tahun 2020.
"Realisasi anggaran tahun 2021 adalah sebesar 96,04 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 95,36 persen," katanya dalam RDP dengan Komisi I DPR RI, dikutip dari YouTube Komisi I DPR RI, Rabu (6/4/2022).
Lebih lanjut, Cecep juga menyampaikan bahwa ada penurunan realisasi belanja modal tahun 2021 hingga 12,03 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
"Penurunan ini, disebabkan persetujuan Kementerian Keuangan untuk penggunaan sebagian dana PNBP untuk belanja modal pada semester II/2021 baru diperoleh mendekati akhir tahun anggaran sehingga mengurangi ruang gerak pemanfaatan anggaran belanja modal tersebut," ungkapnya.
Adapun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Luar Negeri yang merupakan komponen terbesar belanja modal di Kemenlu dan kantor perwakilan di luar negeri.
Target awal PNBP Kemenlu pada awal tahun 2021 adalah Rp627,835 miliar dimana kemudian direvisi menjadi Rp366,842 miliar.
Cecep mengatakan bahwa revisi itu dilakukan karena tren realisasi PNBP, utamanya pendapatan visa yang terus menurun secara signifikan.
"Hal lain adalah diterapkannya e-Visa oleh Kemenkumham, menjadikan perolehan PNBP dari visi tidak lagi merupakan PNBP Kemenlu melainkan PNBP Kemenkumham," katanya.
Hingga 31 Desember 2021, sambungnya, Kemenlu telah membukukan PNBP sebesar Rp413,714 miliar atau 112,78 persen dari target yang telah direvisi.
