Bisnis.com, JAKARTA - Serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bertujuan untuk menyabotase pembangunan infrastruktur.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional – Pemuda Adat Papua (DPN-PAP) Jan Christian Arebo mengecam dan mengutuk tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh TPN PB tersebut.
“Saya katakan bahwa kelompok teroris yang melakukan penembakan terhadap 8 orang pekerja Telkom di distrik Beoga adalah tindakan pelanggaran HAM," ujarnya saat Webinar violence and Sabotage of infrastructure development in Papua, Rabu (30/3/2021).
Dia mengungkapkan penyerangan oleh KKB Papua bukan hanya dilakukan kepada tentara dan polisi saja, tetapi juga warga sipil. Teror penembakan ini, lanjutnya, semakin menegaskan kelompok, KKB yaitu TPNPB dan OPM, untuk menyabotase pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua.
Menurutnya, warga Papua sejatinya tidak ada yang menolak pembangunan infrastruktur.
"Mereka tidak anti-pendatang dan tidak anti-investasi. Pembangunan oleh pemerintah RI juga tetap harus jalan terus untuk rasa keadilan sosial rakyat Indonesia," ucapnya.
Dia menilai proyek pembangunan yang sedang berjalan adalah penyempurnaan konektivitas di Tanah Papua baik trans papua maupun jaringan telekomukasi.
Menurutnya, KKB semakin berani dan semakin brutal melakukan aksinya karena merasa ada dukungan. Dia mengatakan bahwa di Papua ada aktor, oknum-oknum tertentu yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial.
Director of CISSRec Dr. Pratama Persadha mengatakan bahwa KKB pasti memiliki pendukung dibelakangnya karena mereka punya akses senjata api kelompok teroris.
“Isu terkait keamanan Papua bergerak sangat dinamis di media mainstream dan media sosial. Di Media mainstream, persepsi publik pada pembangunan Papua [sosialisasinya] berada dalam prosentase positif netral sebanyak 77 persen,” kata Pratama.
Sejalan dengan itu, anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama tetap tenang agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dengan lancar di Papua.
Menurutnya, masyarakat Indonesia harus tunjukkan ke dunia internasional yang selama ini punya perhatian khusus terhadap Papua seperti Australia, Belanda, Amerika, dan Inggris.
"Secara riil dalam konteks pembangunan bersifat komprehensif, telah ada upaya-upaya yang serius, tinggal kita melakukan zonasi, daerah-daerah mana yang dalam konteks pengembangan SDM merupakan kerja keras dan kerja cerdas,” jelas politisi PKB tersebut.
Staf Khusus Kantor Staf Presiden Theo Litaay mengatakan faktor utama permasalahan di Papua adalah kepemimpinan. Penting sekali kepemimpinan sebuah provinsi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap program-program pembangunan.
“Secara resmi dengan adanya revisi UU Otonomi Khusus, maka sistem Otsus yang diberlakukan di Papua akan lebih dirasakan pengaruhnya, terutama adanya mekanisme transfer langsung dan terpisah antara provinsi dan Kabupaten/Kota. Simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa manfaatnya akan sangat besar sekali dirasakan," ucapnya.
