Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait kabar pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani di Bali beberapa waktu lalu.
Hasto membantah bahwa pertemuan keduanya dilakukan untuk membahas soal big data 110 juta warganet yang setuju dengan penundaan Pemilu 2024.
Hasto menyatakan isu itu sudah terbantahkan sendirinya saat Luhut tak mau membuka data itu ke publik. Dia menegaskan PDIP juga sudah tak mau ambil pusing lagi dengan klaim Luhut soal big data penundaan Pemilu 2024.
"Pak Luhut sendiri kan tidak mau men-declare itu, sehingga otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri. Sehingga tidak perlu dibahas oleh Ketua DPR terkait dengan hal tersebut," ujar Hasto di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2022).
Hasto menerangkan, harusnya Luhut membahas persoalan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu Presiden dan mba Puan sebagai ketua DPR RI," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Jodi hanya menyatakan bahwa itu data internal mereka.
"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi, Selasa (15/3/2022).
Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet.
Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Jodi enggan membeberkan data lengkap dari klaim Luhut itu. Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, dia pun hanya menjawab,
"Saya enggak punya otoritas untuk itu," ujar Jodi
Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data. Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu.
"(Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
