Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Geram UMKM Sulit Dapat SNI: Ruwet dan Mahal Lagi

Jokowi menyebut UMKM masih kerap melalui proses yang lama, rumit, dan mahal dalam proses pengurusan SNI.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 25 Maret 2022  |  20:10 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengurusan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dipermudah dan prosesnya dipersingkat untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jokowi mengatakan bahwa selama ini dirinya sering mendapatkan keluhan terkait rumitnya pengurusan SNI bagi UMKM. Hal itu pun menghambat produk-produk UMKM untuk bisa dimasukkan kedalam e-katalog. Pasalnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM untuk masuk e-katalog adalah bersertifikat SNI.

"Urusan yang sering dikeluhkan ke saya, ini sulit SNI-nya. Sertifikatnya sulit Pak. Barang-barang kita sendiri kok, permudah itu buat sederhanalah," kata Jokowi dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (25/3/2022).

Menurutnya, untuk mendapatkan sertifikat SNI, UMKM masih kerap melalui proses yang lama, rumit, dan mahal.

"Ada kepala badan enggak sih yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana, jangan ruwet, mahal lagi, bayar sana bayar sini. Kapan UKM kita bisa punya SNI kalau digitu-gituin? Dipermudah, dipermudah biar semuanya nanti bisa masuk ke e-Katalog," ujarnya.

Adapun, dengan masuk ke dalam e-katalog, produk UMKM bisa dibeli oleh kementerian/lembaga lewat anggaran yang sudah disiapkan.

Sebelumnya, Jokowi geram lantaran belanja anggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga hingga pemda justru lebih banyak impor. Padahal, produsen dalam negeri mampu menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan.

"Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu Rp526 triliun. [Pemerintah] daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali Rp535 triliun, lebih gede di daerah," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi umkm standar nasional indonesia e-katalog
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top