Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons anggapan sebagian masyarakat yang beranggapan dirinya tidak bekerja. Menurut Ma’ruf data beberapa survei justru menunjukan fakta sebaliknya.
Wapres menyebutkan survei Litbang Kompas di akhir Januari 2022 yang menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen. Angkat tersebut meningkat dari survei serupa yang dilakukan pada Oktober 2021, yaitu 66,4 persen.
“Buat saya yang penting itu data. Penelitian Litbang Kompas menilai secara keseluruhan saya dengan Pak Jokowi itu bagus. Saya kira pantaslah namanya Presiden tentu berbeda dengan Wakil Presiden yang fungsinya membantu,” ujar Ma’ruf dikutip dari laman Wapres.go.id, Minggu (20/3/2022).
Beberapa waktu lalu warganet pun menyematkan Ma’ruf dengan istilah AFK atau away from keyboard yang merupakan istilah dalam game online yang menunjukkan kondisi seseorang tidak bergerak atau keluar dari permainan. Meski begitu, mantan Ketua MUI itu mengaku tidak risau.
“Saya tidak risaulah dengan persepsi-persepsi yang ada. Mungkin mereka kurang update saja, ya karena memang semua kegiatan saya itu diberitakan,” ucap Ma’ruf Amin saat mengisi program “Point of View” SCTV.
Ma’ruf menegaskan kalau dia sudah menjalankan amanah yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya melalui beragam penugasan, baik di dalam kota maupun luar kota.
“Saya membantu Presiden dalam semua hal, baik dalam sidang kabinet, tugas kenegaraan, maupun kunjungan ke daerah, tapi saya juga diberi tugas khusus, seperti penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, ekonomi syariah, penanganan stunting, dan kesejahteraan Papua,” jelasnya.
Dalam beberapa kunjungan luar kota akhir-akhir ini, Wapres menjelaskan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan layanan terintegrasi pada satu pintu melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Saya juga ke daerah bertemu dengan gubernur, bupati, dan walikota di berbagai daerah membahas mengenai pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ini pelayanan masyarakat yang terintegrasi dalam satu sistem sehingga tidak berbelit-belit dan mudah,” ungkapnya.
